Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Apa Itu Judicial, Legislative dan Executive Review

  • Whatsapp
Constitutional
Ilustrasi.

Inisiatifnews.com – Dalam melalukan upaya pengujian terhadap Undang-Undang, ada mekanisme yang perlu dipahami, yakni tengang Judicial Review (JR), Executive Review (ER) dan Legislative Review (LR).

Dijelaskan oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Said Salahudin, bahwa siapapun yang tidak sepakat dengan lahirnya sebuah Undang-Undang, bisa menempuh ketiga jalur konstitusional ini.

Bacaan Lainnya

“Proses pengujian UU oleh lembaga peradilan, itu namanya Judicial Review. Itu di Mahkamah Konstitusi, itu bisa disebut dengan konstitusional review. Judicial Review ini adalah proses pengujian UU terhadap UUD,” kata Said dalam diskusi online dengan KSPI, Kamis (15/10/2020).

Sementara ketika pengujian antara aturan perundang-undangan terhadap sebuah Undang-Undang, maka prosesnya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di Mahkamah Agung.

“Kalau pengujian UU di bawah UU terhadapat UU, itu pengujiannya di Mahkamah Agung,” jelasnya.

Lalu apa yang dimaksud dengan legislative review?. Said menjelaskan bahwa mekanisme konstitusional ini adalah ketika lembaga legislatif yakni DPR sebagai lembaga negara pembuat Undang-Undang melakukan pengujian terhadap UU yang mereka buat sendiri.

“Kalau legislatif review itu proses pengujian UU yang dilakukakan oleh DPR sebagai legislator dan Presiden sebagai co-legislator terhadap UU yang mereka bikin sendiri,” terangnya.

“Proses pembatalan DPR dan Presiden terhadap UU Cipta Kerja itu namanya legislative review,” imbuhnya.

Lantas apa yang dimaksud dengan executive review?. Ia juga menjelaskan bahwa ini adalah mekanisme konstitusional di mana Presiden melakukan pengujian terhadap sebuah Undang-Undang yang telah dibuat dan diundangkan.

“Konstitusi kita memberikan kewenangan Presiden untuk menguji satu materi UU, itu menggunakannya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU),” paparnya.

Namun baik Judicial Review, Executive£ Review maupun Legislative Review hanya bisa ditempuh ketika sebuah Undang-Undang telah diberlakukan.

“Di kita aturannya hanya review, kalau di negara lain ada polanya preview. Jadi preview itu pengujian sebelum UU disahkan dan dijalankan,” tambahnya. [RED]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait