ASPEK Indonesia Mohon Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja

  • Whatsapp
mirah sumirat
Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat. [dokumen : KSPI]

Inisiatifnews.com – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat masih memohon kebijaksanaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

“Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” kata Mirah dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Jumat (16/10/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menilai, Presiden Jokowi akan dianggap sebagai orang yang mengedepankan kepentingan rakyat jika sampai membatalkan UU Cipta Kerja itu dengan mekanisme Perppu.

“Sesuai amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia,” ujarnya.

Mirah menganggap ada beberapa hal yang bisa dijadikan dalil Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja ini.

Salah satu yang disorot Mirah adalah persoalan proses pembentukan perundang-undangan Cipta Kerja yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, UU Cipta Kerja telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat. Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat,” jelas Mirah.

Di sisi lain, Mirah pun memandang bahwa gelombang penolakan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat juga perlu menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja ini.

“Telah terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja, yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tokoh agama lintas kepercayaan, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, kalangan jurnalis, pendidik, masyarakat adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya,” tandasnya.

Alasan mengapa mereka menolak UU Cipta Kerja ini, Mirah menyebut bahwa Omnibus Law tersebut lebih mengedepankan kepentingan pengusaha dibanding kepentingan rakyat dan buruh.

“Seluruhnya secara umum menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mirah Sumirat juga menyebut ada skenario tertentu yang dimainkan saat proses penetapan RUU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang. Terlebih lagi kata Mirah, ada kabar bahwa para anggota dewan yang hadir di Sidang Paripurna tidak memegang draft asli RUU Cipta Kerja.

“Pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU Cipta Kerja yang disahkan,” sebutnya.

Bagi Mirah, Pemerintah seharusnya mampu memastikan bahwa undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan manfaat yang telah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 serta standar ketenagakerjaan internasional.

“Beberapa catatan di atas, tentunya harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas,” tutur Mirah.

Terakhir, ia peminta agar Pemerintah sebagai representasi Negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat UUD 1945. []

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait