LEMI PBHMI Desak Presiden Revisi UU Cipta Kerja Soal LHK

  • Whatsapp
Edria PBHMI
Aksi unjuk rasa LEMI PBHMI di Jakarta Pusat pada hari Selasa 20 Oktober 2020. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Sejumlah massa yang tergabung di dalam Badan Koordinator Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LEMI PBHMI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Bacaan Lainnya

“Di dalam UU Lingkungan di UU Cipta Kerja. Hilangnya banyak pasal UU Lingkungan. Di UU Lingkungan aja soal hutan adat dan sebagainya banyak yang tidak terekspos oleh pemerintah pusat terkait dengan lahan-lahan hutan adat di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dll,” kata Pejabat sementara Direktur LEMI PB HMI sekaligus koordinator aksi, Edria Hotmaidah kepada Inisiatifnews.com di tengah-tengah aksinya, Selasa (20/10/2020).

Ia khawatir dengan pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja tentang lingkungan hidup, banyak investor asing yang justru melakukan perampasan terhadap tanah-tanah adat di daerah.

“Makanya semakin banyaknya hutan adat yang akan dirampas para investor asing, maka kami dari LEMI PBHMI jelas menolak UU Cipta Kerja dan kita ingin ada perubahan terhadap investasi yang menyentuh pada hutan adat,” ujarnya.

Edria juga mengkhawatirkan, jika perampasan hutan dan lahan adat oleh para pemodal dan investor asing semakin merajalela, persoalan jangka panjang bisa mengancam Indonesia, yakni perubahan iklim hingga potensi terjadinya bencana alam.

Climate Change, ketika Kalimantan seabagai paru-paru Indonesia nanti hancur. Setiap hujan datang, Kalimantan dan daerah-daerah di luar Jabodetabek terjadi bencana. Alangkah baiknya UU Cipta Kerja lebih memperhatikan sustainable development goalsnya. Karena UU Cipta Kerja sama sekali tidak menyentuh SDG,” tuturnya.

Secara umum, LEMI PBHMI tidak menolak adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hanya saja, ada beberapa substansi yang ada di dalam UU tersebut yang perlu direvisi untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan.

“Tidak sepenuhnya menolak terkait Omnibus Law. Terkait UMKM kami mendukung pemerintah. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya jadi urgensi UU Cipta kerja,” ucapnya.

Lebih lanjut, Edria meminta kepada pemerintah agar lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi perlu tumbuh tapi ekonomi kerakyatan jauh lebih penting,” tandasnya.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga berencana untuk melakukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rencana (JR) itu ada, kami masih menyusun secara matang. Karena kan gak mungkin kita tiba-tiba datang ke sana (MK) tanpa persiapan dan bahan yang matang,” tutup Edria. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait