Tolak UU Cipta Kerja

KSPI Tuntut DPR Gelar Legislative Review

  • Whatsapp
Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal.

Inisiatifnews.comPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak kepada DPR RI untuk melakukan legislative review untuk membentuk Undang-Undang pembatalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Tuntutan ini terkhusus disampaikan kepada kedua fraksi di DPR RI yang sempat menyatakan menolak pengesahan UU Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna tingkat dua, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Bacaan Lainnya

“Fraksi PKS dan Demokrat harus ambil inisiatif untuk mengajukan legislative review,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya, Rabu (21/10/2020).

Ia meminta agar Demokrat dan PKS tidak hanya lips service saja dengan menolak UU Cipta Kerja dan mengklaim pro terhadap buruh.

“Jumlah dari seluruh anggota fraksi PKS dan Demokrat sudah lebih dari cukup untuk ambil inisiatif legislative review,” ujarnya.

“Kalau mereka benar menolak secara politik, maka lakukanlah langkah secara konstitusionalnya, bukan berlindung di balik gerakan-gerakan aksi buruh,” imbuh Iqbal.

Memang Iqbal menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan untuk melakukan gugatan uji materil dan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ia memperingatkan agar PKS dan Demokrat tidak menunggu langkah KSPI itu.

“Itu catat ya. Kami harap dengan segala hormat Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat, jadi tidak perlu tunggu judicial review di MK, kalian mulai hari ini sudah bisa melakukan (peran) dengan legislative review,” sambungnya.

Bahkan Iqbal juga menyampaikan, bahwa KSPI secara kelembagaan dan organisasi perburuhan di Indonesia sudah melayangkan surat resmi kepada para anggota dewan di Senayan untuk menuntut langkah konstitusional tersebut.

“Sudah kami kirim surat resmi KSPI ke 9 fraksi di DPR RI dengan tembusan pimpinan DPR, MPR, DPD dan para anggota DPR. Isinya permohonan, buruh meminta kepada anggota DPR melalui fraksi agar lalukan legislative review. Pengujian legislasi oleh legislator, dan co legislatornya adalah pemerintah,” terangnya.

Dan surat resmi Nomor 182/DEN-KSPI/X/2020 tersebut sudah diterima oleh DPR RI per hari Selasa kemarin.

“Surat kami resmi terbuka untuk umum telah diterima oleh DPR RI tertanggal 20 Oktober,” sebut Iqbal.

Dan ketika tuntutannya itu tidak diakomodir juga oleh DPR RI dan tidak ada sikap resmi dari kedua fraksi di DPR yang mengklaim menolak UU Cipta Kerja, maka KSPI bersama dengan KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea serta 32 konfederasi dan federasi buruh yang terafiliasi, akan menggelar aksi besar-besaran di daerah dan di Jakarta.

“Bila legislative review tidak direspon oleh Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dan anggota DPR. Maka kami akan melakukan aksi besar-besaran secara nasional difokuskan di depan gedung DPR RI, secara daerah di 20 provinsi akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD provinsi,” tegas Iqbal.

Walaupun begitu, aksi unjuk rasa lanjutan ini akan tetap berlangsung kondusif.

“KSPI akan aksi secara terstruktur, terarah dan konstitusional. Aksi KSPI non violence,” tutupnya. [RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait