Dugaan Oknum Aparat Terlibat Kasus Intan Jaya Perlu Penyelidikan Lebih Jauh

  • Whatsapp
Army
Ilustrasi.

Inisiatifnews.com – Apresiasi terhadap kinerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan Intan Jaya, Papua, terus berdatangan dari sejumlah akademisi dan pengamat. Mereka menilai respon cepat pemerintah ini merupakan langkah awal untuk segera mengembalikan rasa percaya pada komitmen negara dalam memperbaiki kondisi keamanan di Papua. 

“Saya menghargai respon cepat Pemerintah Pusat, meskipun hasilnya belum bisa menyelesaikan secara tuntas konflik yang sudah menahun di Papua terutama di wilayah pegunungan tengah,” ungkap peneliti senior LIPI, Adriana Elisabeth, Jumat (23/10/2020).

Bacaan Lainnya

Adriana berharap, temuan TGPF tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memulai proses rekonsiliasi di Papua untuk memenuhi rasa keadilan dari pihak korban, dan merumuskan pendekatan yang mampu memutus siklus kekerasan yang terus berulang.

Apresiasi juga datang dari pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Nuning, sapaan akrabnya, menyatakan, TPGF patut mendapat apresiasi atas hasil kerja kerasnya, apapun hasilnya.

“Tim ini adalah tim kerja cepat. Saya optimistis hasil kerja tim dapat membantu meredakan konflik di Papua. Dalam hal menjaga keamanan di Papua tentu Pemda harus turut berperan bukan lalu bergantung kepada TNI dan Polri saja,” ingatnya.

Ia berharap, hasil temuan TPGF mampu menghasilkan kebijakan penanganan keamanan dengan tanpa mendorong reproduksi kekerasan di Papua. 

Terkait adanya temuan TGPF dengan frasa ‘dugaan’ keterlibatan oknum aparat, menurut Adriana, masih perlu dibuktikan kebenarannya di ranah hukum. 

Namun diakui, dalam situasi konflik bersenjata, kehadiran aparat keamanan adalah salah satu faktor kunci yang dibutuhkan. Dalam situasi seperti itu, tidak bisa dinafikan bahwa aparat keamanan pun bisa berbuat salah di lapangan. Apalagi jika mereka kurang pengalaman dan tidak memahami sejarah kekerasan dan adat Papua.

Selanjutnya, agar tidak menimbulkan spekulasi terus menerus, perlu proses hukum yang transparan. Kata Andriana, andai dugaan keterlibatan aparat itu terbukti secara hukum, seyogyanya jiwa besar aparat keamanan harus ditunjukkan dengan konsekuensi menanggung risiko hukum karena kesalahannya.

“Bukan hanya untuk memenuhi aspek formal, namun juga memenuhi aspek kemanusiaan, yaitu mengembalikan rasa percaya pada komitmen Pemerintah Pusat dalam memperbaiki kondisi keamanan di Papua,” tambah Adriana.

Sedangkan Susaningtyas menyoroti kasus pembunuhan pendeta Yeremias Zanambani tersebut, punya potensi destruktif sangat tinggi. Karena itu, proses dialog yang damai dan konstruktif dengan mengedepankan kemanusiaan sangat baik bila dilaksanakan.

Senada dengan itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie melihat, tim yang dibentuk Menko Polhukam sudah mencapai harapan yang diinginkan. 

Menurutnya, siapapun yang ada di tim TGPF, pasti sangat hati-hati dipilih oleh Menko Polhukam dengan berbagai pertimbangan. 

“Yang pasti apapun rekomendasinya kita harus dukung. Kita harus percaya bahwa negara ini akan membereskan hal-hal yang harus dibereskan, dan juga akan terbuka kepada publik,” ujarnya. 

Terkait keterlibatan pihak militer, menurutnya kalau betul ada, maka percayakan sepenuhnya kepada sistem pengadilan militer. (CHA)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait