Dianggap Kinerjanya Buruk, Presiden Diminta Ganti Jaksa Agung

  • Whatsapp
antarafoto jaksa agung indonesia maju 231019 wpa 1

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus menilai bahwa Jaksa Agung ST Burhanudin (STB) perlu segera diganti atau dicopot dari jabatannya.

Pasalnya, kebijakan yg dilakukannya terus menerus menggerus “trust public” dibidang penegakan hukum.

Bacaan Lainnya

Dimulai dari pola penanganan kasus-kasus HAM, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan keterlibatannya pada kasus Djoko Sugiarto Tjandra. Dan terakhir adalah tidak terungkapnya penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung yg seolah karena kelalaian tukang yang bekerja di lantai 6, saat renovasi biro kepegawaian.

“Kinerja STB tidak profesional sehingga berdampak buruk pada kinerja RI 1. The Jokowi Center sependapat dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta STB dicopot dari Jaksa Agung,” ungkap Teuku Neta, Sabtu (24/10/2020).

Teuku Neta menyebutkan bahwa integritas STB buruk sekali, bahkan mengganggu rasa keadilan. Pinangki Sirna Malasari adalah salah satu stafnya yang berhubungan langsung dengan buron kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Kasus Djoko Tjandra yang menyeret Pinangki Sirna Malasari. Kenapa terjadi pembiaran, apa perilaku begitu budaya di kejaksaan?,” tanya Teuku Neta.

Kedua, Kejaksaan Agung terkesan ingin melindungi Pinangki Sirna Malasari dengan wacana memberi bantuan hukum dari Kejaksaan kepada Pinangki. Menurut Teuku Neta, ini salahsatu kebobrokan yang dipertontonkan dan memalukan sekali.

“Berkaitan dengan temuan hasil penyelidikan polisi yang menyebutkan penyebab kebakaran Kantor Kejaksaan Agung dikatakan hanya karena api rokok yang bisa menghanguskan dokumen-dokumen korupsi yang berpotensial tidak bisa dilanjutkan karena salahsatu atau semua berkasnya sudah terbakar, termasuk CCTV yang merekam kegiatan di gedung utama selama ini dengan kesimpulan penyebab hanya dari api rokok, ceritanya kurang lucu,” sindir Teuku Neta.

Disengaja atau tidak, kebakaran itu sangat merugikan rakyat dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah mengeluarkan dana negara dan resiko yang begitu besar untuk investigasi dan penyilidikan ribuan kasus di Republik ini.

“Menurut saya ini dosa besar Jaksa Agung yang harus dipertanggungjawabkan, rangkaian kasus yang terjadi akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan mereka seperti sedang “membantai” amanat reformasi (dibidang hukum),” pungkas Teuku Neta.

Pos terkait