PB SEMMI Desak Pemerintah Investigasi Kesalahan UU Cipta Kerja Pasca Ditandatangi Presiden

  • Whatsapp
Bintang SEMMI
Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti salah ketik di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11) kemarin.

Ketua umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan, bahwa temuan salah ketik dalam undang-undang Omnibuslaw tersebut bukan pertama kali terjadi dan hal ini bisa berdampak fatal bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bacaan Lainnya

“Ini bisa berdampak luas dan bersifat fatal, untuk itu kami meminta pemerintah melakukan evaluasi dan penyelidikan, apakah hal ini terdapat unsur kesengajaan ataukah memang kelalaian, karena hal ini telah menyebabkan kegaduhan di tengah kita melawan pandemi Covid-19,” kata Bintang di sekretariat PB SEMMI, Jl. Taman Amir Hamzah Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020).

Selanjutnya, Bintang menuturkan bahwa salah satu penyebab Omnibuslaw mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat karena proses penyusunan draf regulasi terdapat kesalahan pengetikan dan tidak disosialisasikan dengan masif.

“Jika ini disosialisasikan dengan baik apakah ada demo besar-besaran dan kegaduhan?,” ujarnya.

“Mari kita ingat juga terkait pasal 170 ciptaker sewaktu masih dibahas oleh DPR, sempat ramai mendapat sorotan masyarakat karena salah pengetikan, sekarang juga setelah disahkan dan ditandatangani Presiden (terdapat) pasal 5 dan 6 terjadi salah pengetikan terus berulang, ini sebenarnya ada apa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bintang menanyakan peran dan fungsi kementerian perekonomian sebagai leading sector proses pembentukan Omnibuslaw hingga disahkan olwh Presiden Jokowi dan akhirnya UU tersebut diundangkan.

“Bicara Omnibuslaw tentu tujuannya untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu,” ucap Bintang.

Hanya saja setelah dipahami satu demi satu termasuk di dalamnya adalah rangkaian proses yang memiliki “kecacatan”, Bintang menaruh kecurigaan ketidakberesan itu ada di Kemenko Perekonomian.

“Kesimpulan yang saya dapatkan setelah meneliti lebih dalam, namun kok bisa terjadi kesalahan pengetikan yang berulang kali dan ini luput dari pak Menko Perekonomian, dan kenapa bisa banyak penolakan jika tujuan Omnibuslaw ini baik, karena tidak ada sosialisasinya,” sebut Bintang.

“Apakah bapak ada fokus lain sehingga tidak bekerja maksimal dalam wujudkan Indonesia maju,” sambungnya.

Terakhir Bintang dan organisasinya dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demonstrasi di depan istana negara dan kementerian perekonomian untuk merespon hal tersebut.

“Sebagai Mahasiswa, kami memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Untuk itu, ke depan kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pak Presiden dan pak Menko Perekonomian sampai aspirasi kami tersalurkan,” tutupnya. [REL]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait