GEKANAS Desak DPR Segera Lakukan Legislative Review UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
ruu omnibus law cipta lapangan kerja diserahkan ke dpr siang ini zS3gEGKKV5
Ilustrasi Omnibus Law.

Inisiatifnews.com – Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), Indra Munaswar menilai bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan sama dengan UU yang digarap oleh DPR RI pada tanggal 13 Oktober 2020 lalu.

“Baca saja perbedaan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 dengan RUU Cipta Kerja hasil obok-obok lagi oleh DPR sendiri pada 13 Oktober 2020 yang kemudian diserahkan ke Presiden RI pada 14 Oktober 2020,” kata Indra, Minggu (8/11/2029).

Bacaan Lainnya

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI) ini menyebut, persoalan demi persoalan terkait dengan UU Cipta Kerja karena regulasi ini terlalu dipaksakan dan seperti mengejar-ngejar waktu belaka.

“Karena kejar target oleh DPR RI yang tidak tentu arah itu, telah membuat kesalahan terbesar dalam terbentuknya UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Oleh karena itu, Indra pun berharap agar DPR RI segera melakukan legislative review untuk membatalkan UU yang dianggapnya memiliki terlalu banyak problem itu.

“Bagi GEKANAS, target tertinggi dari legislative review adalah terbitnya UU Tentang Pembatalan atau Pencabutan UUCK Nomor 11 Tahun 2020,” tegasnya.

Namun jika tidak sampai melalukan pembatalan atau penghapusan terhadap UU tersebut, Indra meminta agar legislative review itu membatalkan bab yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Target minimalis adalah penghapusan Bab IV Ketenagakerjaan, dan Pasal 42 mengenai Ketenagalistrikan dari dalam UU Nomor 11 Tahun 2020,” imbuhnya.

Dan kalau pun tidak sampai membatalkan UU ataupun menghapus bab atau pasal yang disebutkan itu, Indra pun meminta agar para pimpinan DPR RI dipenjara.

“Target alternatif, dengan meminjam pernyataan Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin dalam keterangan pers di DPR pada 13 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa jika terjadi penambahan pasal atau ayat dalam RUU yang sudah disahkan merupakan tindak pidana,” tandasnya.

“Atas dasar itu, maka sudah sepatutnya mempidanakan Pimpinan DPR dan Pimpinan Panja RUU CK, Baleg DPR RI, karena dengan jumawanya telah menambahkan ayat, huruf dan angka dalam pasal-pasal di RUU CK 13 Oktober 2020, padahal di dalam RUU CK yang disahkan pada 5 Oktober 2020, ayat, huruf dan angka itu tidak ada,” tutupnya. [REL]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait