Rangkul Kubu Habib Rizieq, Pemerintah Bisa Lakukan Politik Akomodatif

  • Whatsapp
jokowi dan HRS
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Aksi 212 di Monas pada hari Jumat 12 Desember 2016. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Pengamat politik Indonesia, Karyono Wibowo sangat sepakat ketika ada upaya antara pemerintah pusat dengan kelompok Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab melakukan rekonsiliasi demi mempersatukan masyarakat yang sampai saat ini telah terpolarisasi.

“Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan,” kata Karyono Wibowo dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (12/11/2020).

Bacaan Lainnya

Walaupun begitu, upaya menyudahi polarisasi menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan kelompok yang dinahkodai oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu, Karyono menilai kurang tepat.

“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” ujarnya.

Sementara itu, Karyono berpendapat ketika ditarik dalam sisi urgensinya, rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq bisa sangat diperlukan karena saat ini disparitas polarisasi antar masyarakat yang terjadi sangat lebar.

“Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu,” ucapnya.

Hanya saja, untuk mewajudkan rekonsiliasi bisa dianggap cukup sulit terjadi. Karena diksi rekonsilisasi tidak bisa dianggap sebagai upaya menyatukan ruang gerak kedua belah pihak yang sempat berseberangan itu. Lebih dari itu, rekonsiliasi harus dilakukan untuk menghapus dendam apapun yang ada untuk benar-benar mengakhiri konflik yang telah terjadi.

“Tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik,” imbuhnya.

Bagi Karyono, konflik masa lalu justru sering kali dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

“Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” papar Karyono.

Bukan rekonsilisasi, tapi kompromi politik

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait