BEM UNNES Desak Cabut SK Dekan Fakultas Hukum Pada Frans Josua

  • Whatsapp
IMG 20201121 WA0048
Menteri Advokasi BEM KM UNNES Nur Qoidah bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Rodiyah S.Pd.,S.H.,M.Si. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) Muhammad Fajar Ahsanul Hakim menyatakan kecamannya terhadap kebijakan Dekan Fakultas Hukum yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No.7677/UN37.1.8/HK/2020 terhadap Mahasiswa atasnama Frans Josua Napitu.

“BEM KM Unnes dengan jelas mengecam keras atas dipulangkannya Frans Josua Napitu kepada orang tuanya,” kata Fajar dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Sabtu (21/11/2020).

Ia juga meminta kepada Dekan FH Unnes untuk segera mencabut SK tersebut dan mengembalikan seluruh hak Frans Josua sebagai Mahasiswa.

“Menuntut agar segera dicabut surat keputusan tersebut supaya hak-hak dari Frans Josua Napitu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang segera dikembalikan,” tegasnya.

Kemudian, Fajar juga menyatakan, bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai pihak kampus benar-benar mengembalikan hak Frans dan surat yang telah dikeluarkan oleh Dekan FH Unnes dicabut.

“Segera mencabut surat keputusan tentang pengembalian pembinaan moral karakater Frans Josua Napitu ke orangtua, serta berkomitmen akan terus mengawal kasus Frans Josua Napitu hingga dikembalikannya hak-hak sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang,” ujar Fajar.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Presiden BEM KM Unnes, Didik Armansyah. Dalam acara mediasi dengan dekan FH UNNES, Rodiyah juga mengatakan, bahwa langkah kampus terhadap Frans bisa dinilai melanggar hukum.

“Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 bahwa, Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Di sana sudah sangat jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan tak terkecuali Frans Josua Napitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Advokasi BEM KM UNNES, Nur Qoidah menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Frans adalah bagian dari kebebasan yang dilindungi oleh negara.

“Kebebasan berpendapat dan mimbar kebebasan akademik dijamin oleh Undang-undang,” kata Qoidah.

Bahkan apa yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Unnes juga bisa dikategorikan sebagai aksi pembungkaman di ruang akademik.

“Sangat disayangkan kampus membungkam dan memberangus nalar kritis Frans Josua Napitu dengan dalih mengembalikannya ke orangtua,” tandasnya.

IMG 20201121 WA0047
BEM KM UNNES tengah beraudiensi dengan Dekan FH UNNES.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Fajar Ahsanul Hakim, bahwa Rodiyah tengah mempertimbangkan sikap protes mereka.

Tentang kasus Frans

Perlu diketahui, bahwa mahasiswa Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Frans Josua Napitu telah diskors selama 6 bulan kuliah karena melaporkan rektornya Fathur Rokhman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Skorsing diberikan kampus dengan bahasa ‘dikembalikan ke orang tua untuk pembimbingan moral’.

Frans menganggap skors yang dijatuhkan kepadanya adalah upaya kampus membungkam suara kritisnya. “Saya tidak akan diam atas apa yang terjadi pada saya,” kata Frans pada wartawan, Selasa (17/11).

Frans melaporkan Fathur Rokhman ke KPK pada Jumat (13/11/2020). Pelaporan itu dilakukan dengan aksi demonstrasi sejumlah orang di depan gedung antirasuah. Frans menduga Fathur melakukan korupsi dalam pengelolaan dana mahasiswa.

“Ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes, sehingga memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).

Frans mengatakan anggaran itu bersumber dari mahasiswa ataupun luar mahasiswa. Dia mengaku telah menyerahkan rincian anggaran itu ke KPK, termasuk dokumen dan data pendukung.

PHP Dev Cloud Hosting