FGD Deputi VI Kemenko Polhukam Pertajam Rekomendasi Kebijakan Kesatuan Bangsa

  • Whatsapp
20201121 213615
Sejumlah pejabat Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat FGD finalisasi Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa digelar di Jakarta, Sabtu (21/11). Tampak Deputi Vl Kemenpolhukam Janedjril M. Gaffar didampingi Lukman Syaifudin Zuhri dalam FGD ini.

Inisiatifnews.com – Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tim perumus, dalam rangka mempertajam rekomendasi terhadap 12 isu strategis kepada Kementerian dan Lembaga terkait bidang Kesatuan Bangsa.

Tim perumus dan tim ahli dihadirkan kembali dalam acara FGD ini untuk memberi saran, masukan, dan tanggapan.

Bacaan Lainnya

“Agar semakin mempertajam dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat aktual, konstruktif, dan implementatif, baik konseptual maupun problematik,” ujar Deputi VI, Dr. Janedjri M. Gaffar pada FGD Finalisasi Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa yang berlangsung 20 hingga 22 November 2020 di Jakarta.

Khusus dalam FGD kali ini, Mantan Menteri Agama (Menag) periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, hadir mengkritisi rekomendasi yang sedang dirumuskan, sekaligus memberi masukan demi mempertajam rekomendasi.

Lukman menitikberatkan kepada persoalan moderasi beragama di Indonesia.

“Isu moderasi beragama adalah isu yang strategis karena masuk ke RPJMN jadi semua kementerian dan lembaga punya tugas menjaga cara beragama agar kita bisa moderat. Saya lihat rekomendasi yang dihasilkan sejauh ini cukup memadai, terutama dalam hal terkait moderasi beragama,” ungkap Lukman Hakim.

Selain moderasi beragama, Mantan Wakil Ketua MPR ini pun memberi pandangan dan masukan penajaman atas rekomendasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dan persoalan Pilkada.

Dr Ali Safa’at, pakar hukum Tata Negara yang juga merupakan anggota tim perumus mengapresiasi FGD yang berlangsung intensif.

“Proses diskusi berjalan hangat dan dinamis, karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Sehingga diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil konsultasi publik. Juga tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga tersebut,” ujarnya.

Kegiatan Konsultasi Publik yang diawali di Sumatera Barat pada 16 September lalu, menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.

Selanjutnya, rencananya, pada Desember 2020, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa akan disampaikan oleh Kemenko Polhukam kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional.

Hadir dan terlibat aktif dalam diskusi ini; Staf Khusus Menko Polhukam Imam Marsudi dan Rizal Mustary, Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan Cecep Agus Supriyanta, Asdep Koordinasi Memperteguh Kebangsaan Temmanengnga, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional Brigjen Mar. Agus Sulistyo, Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara Brigjen TNI Rufbin Marpaung, dan Sekretaris Deputi VI Brigjen Pol Puja Laksana.

Narasumber dari kalangan akademisi antara lain Dr Moh Ali Safa’at, Dr Khairul Fahmi, Helmi Hidayat, Charles Simabura, dan Khoirunnisa Nur Agustyati. (INI)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait