PA 212 Jateng Minta Panglima TNI Evaluasi Pangdam Jaya Usai Copot Baliho Habib Rizieq

  • Whatsapp
IMG 20201120 WA0032
Aksi penurunan paksa baliho Habib Rizieq Shihab.

Inisiatifnews.com – Aksi pencopotan berbagai baliho milik simpatisan dan organisasi pendukung Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab dipersoalkan oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Organisasi sayap kelompok alumni Aksi Bela Islam itu mengirimkan surat terbuka kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto agar segera mengevaluasi posisi Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Panglima Kodam Jakarta Raya (Pangdam Jaya).

Bacaan Lainnya

“Mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya yang baru yang lebih baik dengan menghindari polemik maupun hal lain yang kontroversial,” kata Ketua PA 212 Jawa Tengah, R. Djayendra Dewa dalam surat terbukanya, Sabtu (21/11/2020).

Ia menyebut bahwa aksi penurunan baliho ataupun alat peraga lainnya sebenarnya bukan tupoksi dari TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Penertiban baliho dan MMT tersebut semestinya tugas dan kewenangan Satpol PP, bukan tugas TNI/Polri,” ujarnya.

Karena pada dasarnya, kata Djayendra, bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas yang harus mereka emban. Di mana ada tegulasi yang telah mengatur mereka, yakni Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Di mana di dalam regulasi tersebut, terdapat pasal 7 ayat (1), yang menyebut bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk itu, Djayendra meminta agar TNI tidak memasuki wilayah yang bukan menjadi ranah tugasnya.

“Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, serta tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tugas dan fungsi pokoknya tanpa harus keluar dari kewenangannya,” tutur Djayendra.

Dibanding melalukan kebijakan dan langkah tersebut, ia memandang bahwa TNI sangat lebih tepat ketika ikut fokus dalam upaya penanggulangan COVID-19, yang sampai saat ini status pandeminya masih belum dicabut oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.

“Memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan resesi untuk Indonesia bangkit dari multi krisis yang sedang melanda,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan, bahwa aksi penurunan baliho itu adalah murni perintahnya.

Perintah ini keluar lantaran dikatakan Dudung, beberapa kali aparat seperti Satpol PP cukup kesulitan saat menertibkan baliho-baliho tersebut.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).

Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar.

“Kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegasnya. []

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait