Gelar Aksi di Depan MK Besok, KSPI Janjikan Maksimal 300 Orang

  • Whatsapp
Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut merupakan bagian dari aksi pengawalan terhadap agenda persidangan ketiga judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan disidangkan besok siang.

“Tanggal 16 Desember besok, kami akan aksi,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya secara daring, Selasa (15/12/2020).

Bacaan Lainnya

Tentang aksi yang akan digelar di situasi pandemi COVID-19, Said Iqbal menyatakan tidak akan menggantu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi tersebut. Bahkan dirinya dan Andi Gani Nena Wea juga sangat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan wabah virus tersebut.

“Kami dukung pemerintah yang terus berjuang untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19. KSPSI AGN dan KSPI dan buruh Indonesia sangat mendukung program ini,” sebutnya.

Oleh karena itu, ia berjanji bahwa aksi yang akan dilakukan bersama KSPSI Andi Gani tersebut akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Salah satu yang ia garansikan adalah jumlah massa yang tidak akan lebih dari 300 orang di depan gedung MK.

“Ratusan orang akan aksi di depan MK dengan physical distancing, kami janji itu. Antara 200-300 orang,” ujarnya.

Dengan jumlah yang telah ia batasi tersebut, Said Iqbal meyakini bahwa pihaknya bisa sangat mudah mengatur jarak aman sebagai bagian dari protokol kesehatan COVID-19.

Selain pembatasan jumlah massa dan jaga jarak aman, Said Iqbal juga menyatakan bahwa pihaknya bersama KSPSI Andi Gani akan menyediakan hand sanitizer serta pembagian ratusan masker di lokasi aksi.

“Mobil komando cuman 1, kami siapkan masker ratusan masker dan hand sanitizer,” jelasnya.

Sementara untuk durasi aksi, Iqbal juga menyatakan pihaknya akan melakukan aksi giat unjuk rasa selama 2 jam saja.

“Kami akan aksi besok dengan tetap mendukung pencegahan perluasan Covid-19 jam 10.00 WIB s/d 12.00 WIB siang, kami hanya aksi 2 jam,” paparnya.

Kemudian untuk memastikan aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan aman dan tertib, Said Iqbal juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.

“Aparat keamanan kita akan koordinasi,” imbuhnya.

Selain itu, Iqbal juga menjelaskan bahwa sidang judicial review UU Cipta Kerja yang diajukan oleh KSPI dan KSPSI Andi Gani tersebut akan digelar pada pukul 14.00 WIB. Sementara aksinya hanya bagian dari upaya pemberian antensi kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar bisa menjaga sisi keadilan dalam mengambil keputusan gugatan tersebut.

“Sidang memang jam 14.00 WIB, kenapa kami aksi jam 10-12 siang, biar ada pertimbangan kepada hakim MK juga,” sebut Iqbal.

Walaupun dengan pembatasan aksi, Said Iqbal menyatakan bahwa aksi tersebut juga akan diikuti serentak di 25 Provinsi dan 200 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

“Di 25 provinsi dan 200 kabupaten/kota juga akan melakukan aksi yang sama, (jumlahnya) antara 200-300 buruh di depan kantor Bupati/Walikota dan Gubernur,” tandasnya.

Sekalipun aksi secara terbatas, ia pun yakin aksi tersebut akan disaksikan oleh ratusan ribu orang pengguna sosial media. Karena di waktu yang sama pula, aksi secara virtual juga dilakukan dengan penayangan live streaming di masing-masing titik aksi.

“Secara bersamaan dari jam 10-12 siang, kami akan aksi virtual. Kami yakin akan diikuti oleh seratus ribuan follower di Instagram, Facebook dan Twitter. Jadi yang aksi di lapangan akan live di Twitter, Facebook dan Instagram KSPI,” jelas Iqbal.

Ia berharap agar aksi virtual ini juga bisa masif dan menjadi kekuatan kolektif publik untuk mengawal persidangan gugatan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu.

“Mari kita bersama-sama di tengah pandemi tetap berjuang dengan memadukan aksi virtual dan aksi di lapangan. Kalau ini bisa sampai jutaan, maka kekuatan sosial media kita akan bisa getarkan hati nurani dan rasionalitas hakim MK, bahwa rakyat meminta menolak dan batalkan omnibus law UU Cipta Kerja,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait