KSPI dan KSPSI Jalani Sidang Ketiga Gugatan UU Cipta Kerja di MK Siang Ini

  • Whatsapp
IMG 20201215 115439
Presiden KSPI, Said Iqbal saat mengikuti konferensi pers via zoom meeting.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, bahwa pihaknya bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani akan menjalani proses persidangan ketiga terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami KSPI dan KSPSI AGN, besok 16 Desember 2020 akan melanjutkan sidang ketiga berkenaan dengan judicial review Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi,” kata Iqbal dalam konferensi persnya, Selasa (15/12/2020).

Bacaan Lainnya

Sidang yang akan digelar siang hari nanti akan membahas hasil perbaikan dari sidang kedua.

“Sidang dimulai 14.00 WIB sampai selesai, yaitu sidang review terhadap perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh para pemohon berdasarkan nasehat para hakim MK di sidang kedua,” jelasnya.

Kemudian tentang perbaikan legal standing para pemohon. Dikatakan Iqbal, bahwa hasil perbaikan di sidang ketiga ini untuk memberikan penegasan tentang legal standing para pemohon, baik itu dari sisi konfederasi, federasi maupun personal para buruh yang ikut serta dalam gugatan.

“Dalam judicial review sidang besok (hari ini -red), perbaikan-perbaikan legal standing dan pokok perkara sudah dilakukan oleh KSPSI AGN dan KSPI. Legal standing meliputi perbaikan penegakan terhadap para pemohon apakah memenuhi persyaratan sebagai legal standing untuk bersidang di MK,” terang Iqbal.

“Misal KSPSI AGN dan KSPI sebagai konfederasi dalam AD/ART atau aturan organisasinya berhak atau tidak sebagai yang mewakili para buruh yang jadi anggotanya. Dalam AD/ART KSPSI AGN dan KSPI ada, begitu juga dalam aturan organisasinya, kami perkuat dengan surat tugas para pemohon sehingga bisa mewakili anggotanya para buruh bersidang di MK. Begitu juga terhadap federasi dan orang per orang atau pekerja buruh sebagai pemohon,” sambungnya.

Sementara untuk pokok materi perkara, Said Iqbal menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan, yakni tentang kerugian konstitusional dan ekonomi dari sisi para pemohon.

“Dalam pokok perkara kami lakukan perbaikan, ada dua hal, (yakni) apa hak konstitusional yang dirugikan terhadap pemohon, dan apa hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon,” paparnya.

Dari materi tersebut, Iqbal menyebut pula bahwa pihaknya sudah merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat.

“(Tentang) yang dirugikan, kami rangkumnya dalam 69 pasal yang digugat, di klaster ketenagakerjaan. Kemudian kami rangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan,” tandasnya.

Keduabelas isu yang diangkat KSPI dan KSPSI AGN antar lain tentang ; lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), persoalan upah dan upah minimum, pekerja alih daya atau outsourcing, PHK (pemutusan hubungan kerja), cuti, pesangon, penghapusan sanksi pidana dan jaminan sosial. [RED]

Pos terkait