FPI Cs Akan Demo 1812, Cyber Indonesia : Penentu Antara yang Waras dan Enggak

  • Whatsapp
Hizbut Tahrir
Kampanye Khilafah ala Hizbut Tahrir dengan Persaudaraan Alumni 212.

Inisiatifnews.com – Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Alwi Shihab menilai bahwa rencana aksi unjuk rasa yang digarap oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang di dalamnya ada beberapa ormas seperti PA 212 dan FPI akan menjadi penentu mana orang-orang yang masih memiliki kewarasan dan mana yang tidak.

“Besok ini akan menjadi penentu antara yang waras dan nggak,” kata Habib Husin, Kamis (17/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh FPI dan konco-koconya itu justru akan menimbulkan persoalan buruk bagi masyarakat. Hal ini lantaran pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan potensi penularan semakin banyak bisa terjadi ketika adanya kerumunan, terlebih jika tidak mengindahkan protokol kesehatan yang ketat.

“Demo 1812 ini hanya akan membawa mudhorot (dampak buruk -red) bagi bangsa ini. Mereka hanya akan menyusahkan negara dengan membentuk kluster baru,” ujarnya.

Selanjutnya, ia mengajak kepada seluruh masyarakat luas untuk lebih mengedepankan akal sehat dengan membantu pemerintah dalam mengentaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bahkan ia juga menyerukan kepada publik untuk mendukung aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri agar berani menindak para pelanggar protokol kesehatan yang ada.

“Yuk, kita dukung TNI – Polri untuk bertindak tegas ke pelanggar protkes (protokol kesehatan -red) COVID-19,” tutupnya.

Rencananya, ANAK NKRI yang dipimpin oleh Rijal Koban dan Asep Syarifudin berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada hari Jumat (18/12) besok usai sholat Jumat. Dalam aksinya, mereka menuntut empat hal, antara lain menuntut pengusutan tuntas terhadap kematian 6 laskar FPI, kemudian meminta agar imam besar mereka yakni Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) dibebaskan tanpa syarat apapun.

Selain itu, mereka juga meminta agar aparat berhenti melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan tidak berlaku diskriminatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pos terkait