KSPI Bakal Gelar Aksi Desak Batalkan UU Cipta Kerja dan Naikkan UMSK 2021

  • Whatsapp
said iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di 18 titik di seluruh Indonesia.

18 daerah tersebut antara lain ; Bekasi, Karawang, Bandung, Gorontalo, Sulut, Jateng, Jatim, Aceh, Sumut, Kepri, Sumbar, Riau, Lampung, Bengkulu, Kalsel, Kalteng, Sulsel dan Sulbar.

Bacaan Lainnya

Isu yang akan dibahas adalah desakan kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian mendesak kepada pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021.

“Aksi itu akan menyuarakan dua isu (yakni) batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan UMSK tahun 2021,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya secara virtual, Senin (28/12/2020).

Ia mengharapkan agar Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tidak mengambil sikap sendiri untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja. Karena saat ini, UU tersebut tengah digugat oleh pihak buruh dan masih berjalan di MK.

“Kalau menteri-menteri itu arif, sebaiknya jangan menjalankan UU Cipta Kerja, karena masih kami gugat di MK,” ujarnya.

Apalagi kata Iqbal, Presiden Jokowi pun sudah memberikan kesempatan dan ruang kepada kaum buruh maupun masyarakat yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja agar digugat di lembaga peradilan yang sah. Jika menteri Jokowi malah menjalankan UU Cipta Kerja, maka sama saja mereka tengah mengingkari Presidennya sendiri.

“Karena kata Pak Presiden kalau ada yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja maka gugat di MK,” tandasnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyangsikan mengapa ada statemen bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja. Padahal, sejuah sepengetahuannya, belum ada organisasi perburuhan di Indonesia yang menjadi mayoritas diundang untuk membahas UU turunan dari Omnibus Law tersebut.

“Kok kata menaker dan menko perekonomian sekarang sudah siap RPP-nya. Kalau sudah ada RPP, siapa yang bahas,” kata Iqbal.

“Prediksi kami yang diajak membahas adalah elite buruh dan tukang stemple saja. Karena mayoritas buruh tidak terlibat,” imbuhnya.

Tentang aksi unjuk rasa tersebut, Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri. Bahkan ia juga menjanjikan massa aksi unjuk rasa di lapangan baik yang di Jakarta maupun di wilayah lainnya akan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

“Aksi tanggal 29 Desember besok sudah ada pemberitahuan kepada Kepolisian. Kami juga sudah diskusi bahwa penerapan protokol kesehatan itu wajib,” jelasnya.

“Tidak hanya di Jakarta saja, di daerah-daerah lainnya juga sudah kami instruksikan. Pakai makser, jaga jarak dan masing-masing orang bawa hand sanitizer dan setiap 2 jam sekali mereka cuci tangan sendiri. Aksinya cukup 2 jam saja,” sambungnya.

Terakhir, Said Iqbal juga mengatakan bahwa aksi unjuk rasa secara serentak di 18 daerah tersebut akan disiarkan secara virtual di seluruh jaringan sosial media yang terafiliasi dengan KSPI. Aksi virtual tersebut untuk mengakomodir masyarakat dan jaringan buruh lainnya yang tidak bisa mengikuti aksi di lapangan agar tetap bisa mengakses kegiatan mereka itu.

“Selain aksi lapangan, kami akan libatkan aksi virtual. Catatan kami kemarin ada 36.000 orang yang ikut aksi virtual, ini lumayan banyak ya. Jadi aksi virtual kami live di Instagram dan Facebook,” tutupnya. [NOE]


Pos terkait