IPI Nilai Pembubaran FPI Langkah Tepat

IMG 20201230 211100
Plang sekretariat Markaz Besar FPI di Jalan Petamburan III saat akan diturunkan oleh Kepolisian, pada hari Rabu 30 Desember 2020.

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, langkah pemerintah dalam membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah sangat tepat.

“Pelarangan dan penghentian aktivitas organisasi FPI merupakan langkah tepat, meskipun agak terlambat,” kata Karyono dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Rabu (30/12/2020).

Bacaan Lainnya

Alasan mengapa pembubaran FPI ini dinilai sangat tepat, karena menurutnya, ormas bentukan Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut sudah sangat sering membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ormas ini sudah terlalu lama dan sering melakukan aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat, melakukan pelbagai tindak kekerasan atas nama agama dengan dalih menegakkan syariat agama,” ujarnya.

Yang paling kentara menurut Karyono adalah melakukan aktivitas sweeping secara sepihak terhadap kegiatan masyarakat yang dinilainya tidak sejalan dengan pemikiran mereka, termasuk melakukan serangkaian kegiatan agitasi propaganda yang menjurus kepada intoleransi.

“Ormas ini sering melakukan tindakan sweeping atau razia secara sepihak, persekusi, provokasi dan intoleransi,” tandasnya.

“Lebih dari itu, sejumlah ceramah pentolan FPI tidak sedikit yang mengumbar ujaran kebencian dan diduga mengandung unsur makar. Bahkan, dalam sejumlah alat bukti salah satunya melalui rekam jejak digital mengindikasikan ormas ini mendukung organisasi teroris seperti ISIS, Al Qaeda, Terorisme di Ambon dan Poso,” imbuh Karyono.

Bagi pengamat politik dan pemerhati sosial ini, berbagai rekam jejak digital seperti itu, semestinya tidak harus menunggu lama untuk menindak ormas FPI.

“Tapi gak apa-apa,¬†lebih baik terlambat daripada tidak ada tindakan sama sekali,” ucapnya.

Pembubaran ormas FPI ini juga disebut Karyono menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat.

“Langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa negara masih hadir untuk melindungi warganya dari ancaman tindak kekerasan, provokasi, sweeping sepihak, persekusi dan tindakan-tindakan intoleran yang selama ini dilakukan oleh FPI,” terangnya.

Dampak SKB 6 Menteri

Kemudian, Karyono juga memandang bahwa dampak dari keputusan pemerintah melalui SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ini di satu sisi jelas menimbulkan kepastian hukum.

“Di mana FPI dianggap sudah tidak ada. Dengan begitu, masyarakat bisa hidup lebih damai. Negara dapat terhindar atau setidaknya meminimalisasi potensi ancaman ektrimisme beragama yang lebih luas,” paparnya.

Lantas bagaimana kondisi pasca keputusan penghentian aktivitas FPI oleh pemerintah tersebut. Dan sejauh mana perlawanan kubu FPI dan para simpatisannya. Karyono berpandangan tidak akan ada gerakan yang akan dilakukan oleh ormas tersebut untuk melakukan perlawanan secara sporadis.

“Menurut saya kelompok FPI ini masih terlalu kecil. Yang membuat mereka besar karena mereka berlindung di balik jubah agama yang sengaja digunakan untuk menarik simpati umat Islam,” tutur Karyono.

Kemudian, Karyono juga berpandangan bahwa faktor lain yang membuat mereka terlihat kuat karena diduga ada peran para bandar di balik gerakan FPI. Ormas ini nampak besar di dunia maya, karena propaganda medianya cukup kuat.

“Mereka terlihat kuat karena negara lemah dan kelompok silent majority belum bergerak,” paparnya.

Oleh karena itu, menurut saya pasca keputusan pemerintah ini tidak akan menimbulkan perlawanan secara signifikan.

“Namun demikian, perlawanan balik kelompok FPI dan sekutunya tetap harus diantisipasi,” tambah Karyono.

Di sisi lain, Karyono menilai justru yang perlu kewaspadaan adalah mengantisipasi strategi gerakan kamuflase, metamorfosis dan infiltrasi kelompok FPI dan loyalisnya ke dalam masyarakat pasca pemberhentian aktivitas dan larangan penggunaan simbol FPI di seluruh Indinesia.

Maka cara yang paling efektif adalah menumbuhkan dan mengamalkan islam yang rahmatan lil ‘alamin dan islam wasathiyah yang menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan ekstrem (tafrith).

Selain penegakan hukum, pendekatan deradikalisasi, penanaman nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan di satu sisi menjadi sangat penting.

“Ketahanan ideologi menjadi instrumen paling penting untuk mempersatukan bangsa ini,” tutupnya. [RED]

Pos terkait