PB HMI MPO Apresiasi Sikap Pemerintah Terbitkan SKB Bubarkan FPI

  • Whatsapp
Ahmad Latupono
Ahmad Latupono

Jakarta, Inisiatifnews.com – Baru-baru ini pemerintah secara resmi mengeluarkan sikapnya perihal keberadaan organisasi Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tidak kurang dari enam pejabat Kementrrian dan Lembaga setingkat Menteri lainnya.

Sikap pelarangan dan pembubaran FPI tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Ahmad Latupono ikut menyoroti hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah tegas pemerintah itu.

“Dalam rangka ini saya mengapresiasi sikap pemerintah perihal sikapnya terhadap FPI, bagaimanapun pemerintahan melalui lembaga negaranya punya wewenang dalam hal pelarangan ataupun pembubaran organisasi,” kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Dalam keterangannya, Ahmad menghimbau kepada seluruh organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan NKRI untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar tidak terjebak dengan berbagai konflik horizontal.

“Dalam hal ini saya mengajak, terkhusus kepada organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di tanah air untuk sama-sama menjaga kondusifitas dan keutuhan bangsa,” tuturnya.

“Sebagai anak muda, kita hindari pertikaian sesama anak bangsa apalagi sampai terjebak kedalam konfik yang berkepanjangan,” tutup Ahmad.

Sebelumnya pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.


Pos terkait