Sekjen PP Muhammadiyah : Pembubaran FPI Bentuk Penegakan Hukum

  • Whatsapp
Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Inisiatifnews.com – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Abdul Mu’ti meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpancing ke hal-hal yang bisa memperkeruh keadaan, tentunya terkait dengan pasca dibubarkannya ormas Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 lembaga tinggi negara.

“Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk dari penegakan hukum dan aturan yang ada, bukan karena pemerintah benci dan memerangi Islam.

“Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” ujarnya.

Pemerintah harus adil

Selain itu, orang nomor dua di salah satu ormas terbesar di Indonesia itu meminta agar pemerintah tetap berlaku adil. Jika dalam urusan FPI adalah karena tidak adanya legal standing terhadap berdirinya ormas tersebut, maka ormas manapun ketika tidak memiliki legal standing yang sama, pemerintah harus memperlakukannya secara sama.

Termasuk ketika ormas yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat termasuk diantaranya melakukan sweeping secara sepihak, melakukan aksi main hakim sendiri dan sebagainya, maka sikap yang sama juga harus diterapkan kepada mereka, sehingga pemerintah tidak dianggap pandang bulu dalam menerapkan aturan yang ada.

“Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar -red) atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua,” harapnya. [NOE]


Pos terkait