Usai Bubarkan FPI, Pemerintah Diminta Intens Bangun Komunikasi ke Ormas dan Tokoh Agama

  • Whatsapp
Stanislaus Riyanta
Stanislaus Riyanta

Inisiatifnews.com – Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa kebijakan pemerintah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 lembaga tingkat Kementerian sudah tepat. Apalagi menurutnya, banyak fakta lapangan yang menunjukkan bahwa ormas besutan Habib Rizieq Shihab tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

“Pemerintah berhak menghentikan membubarkan dan melarang karena memang fakta-fakta menunjukkan FPI bertentangan dengan UU yang ada,” kata Stanislaus kepada Inisiatifnews.com, Kamis (31/12/2020).

Bacaan Lainnya

Kemudian, ia melirik beberapa kemungkinan dari efek samping yang akan terjadi usai pembubaran ormas FPI tersebut. Yakni potensi munculnya gerakan perlawanan yang bisa menciptakan situasi dan kondisi yang mengarah pada gangguan ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini melihat kader dan simpatisan ormas tersebut yang bisa dibilang cukup banyak.

“Ada dua kemungkinan yang dominan bisa terjadi sebagai dampak dan reaksi bubarnya dan pelarangan FPI. Pertama adalah kekecewaan oleh anggota sampatisan FPI terhadap pemerintah,” terangnya.

“Basis massa yang cukup besar dan militan memungkinkan adanya aksi perlawanan, selain itu simpatisan yang berasal dari kelompok lain termasuk kelompok radikal terorisme juga sangat mungkin melakukan aksi balas dendam,” imbuhnya.

Lalu ada potensi yang juga bisa muncul lagi, yakni seolah tidak ada reaksi dari kelompok tersebut. Namun mereka akan melakukan manuver bawah tanah untuk mensosialisasikan ideologi mereka tersebut, khususnya kepada basis-basis yang sudah cenderung terafiliasi dengannya baik langsung maupun tidak secara langsung.

Hal ini dikatakan Stanislaus dengan mengambil contoh kasus pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara hukum administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga ke putusan pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menyatakan bahwa mereka sudah bubar dan tidak boleh beraktifitas di dalam Indonesia. Namun faktanya, kampanye dan gerilya gerakan pro Khilafah tersebut masih jalan sampai sekarang walaupun tanpa brand ormas mereka sebelumnya.

“Kemungkinan kedua adalah tidak ada reaksi dan memilih untuk secara underground melakukan aktifitas dengan nama lain namun dengan ideologi yang sama dengan FPI. Hal ini sangat mungkin dilakukan seperti yang terjadi pada HTI, meskipun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang namun tetap melakukan kegiatan dan propaganda ideologi,” paparnya.

Bahkan menurut Stanislaus, bisa jadi dua kemungkinan yang diutarakan tersebut berlangsung berbeda-beda, atau bahkan bisa saja secara bersamaan.

“Kedua kemungkinan tersebut juga dapat terjadi secara bersamaan mengingat massa yang banyak sangat dimungkinkan melakukan kegiatan secara mandiri,” tandasnya.

Hanya saja apapun yang terjadi, apa yang telah menjadi keputusan pemerintah di bawah komando Kemenko Polhukam tersebut perlu dilakukan, sembari terus melakukan monitoring untuk mengantisipasi dua kemungkinan tersebut terjadi.

“Keputusan tersebut harus tetap dilaksanakan dan negara harus mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi jangan sampai justru membuat hal yang merugikan masyarakat,” sebutnya.

Lebih lanjut, alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) tersebut memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi secara intens dengan para tokoh dan ormas keagamaan lainnya. Tujuannya adalah memberikan pemanahan dan penyatuan frekuensi untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia dari potensi pecah belah dan adu domba.

“Setelah bubarnya dan pelarangan FPI, maka pemerintah diharapkan terus menjalin dialog dengan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh dan ormas agama terutama untuk menciptakan harmonisasi dan kebhinekaan di Indonesia,” tuturnya.

Bagi Stanislaus, apapun kebijakan pemerintah maka semuanya perlu ada komunikasi yang baik. Sehingga keputusan apapun yang diambil nantinya benar-benar sudah terukur.

“Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya,” tutupnya. [NOE]


Pos terkait