PSBB Jawa Bali, Mardani Ali Sera Tuntut Ketegasan Pemerintah

  • Whatsapp
Mardani Ali Sera
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS periode 2015-2020, Dr. Mardani Ali Sera, MEng.

Inisiatifnews.com – Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa rencana pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk zona Jawa-Bali akan efektif jika dibarengi dengan kualitas keseriusan pemerintah.

Dalam hal ini adalah penerapan kebijakan. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik di masa PSBB tersebut, maka upaya untuk menekan angka kasus Covid-19 tak ada artinya.

Bacaan Lainnya

“Jika tidak diiringi ketegasan dan keseriusan dalam penerapannya, kebijakan pembatasan kegiatan berpotensi tidak berjalan efektif,” kata Mardani, Senin (11/1/2021).

Anggota Komisi II DPR RI itu meminta agar pemerintah dan seluruh komponen yang berwenang tidak tebang pilih dan setengah-setengah dalam menjalankan kebijakan pusat tersebut.

“Jangan setengah hati dalam menjalankannya. Pemerintah harus lebih tegas dalam pembatasan aktivitas warga,” tuturnya.

Apalagi jika kebijakan ini hanya diberlakukan di momentum dan skala tertentu. Dikhawatirkan, rencana besar yang baik dari pemerintah juga tetap sia-sia.

“Mengingat tidak akan efektif jika diberlakukan tidak menyeluruh atau parsial,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa pemerintah berencana memberlakukan PSBB di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini akan efektif berlaku mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.

Dirangkum dari laman resmi Kemenko Perekonomian, berikut sejumlah aktivitas yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali 2021:

– Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;

a. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara;

e.Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam op erasional untuk transportasi umum.
Mengatur pemberlakuan pembatasan:

– Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

– Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB.

[]


Pos terkait