Sekum PP Muhammadiyah Persilahkan Presiden Pilih Kapolri Terbaik

  • Whatsapp
Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, KH Abdul Mu'ti.

Inisiatifnews.com – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) adalah hak Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tentunya hak itu bisa diakuisisi ketika sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI selaku mitra kerja pemerintah.

“Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, soal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR,” kata kiai Mu’ti, Sabtu (16/1/2021).

Bacaan Lainnya

Tentunya, persoalan pro dan kontra tentang pilihan Presiden terhadap sosok Kapolri, menurut kiai Mu’ti merupakan hal yang wajar dalam alam demokrasi.

“Dalam alam demokrasi, masyarakat boleh saja menyampaikan pendapat, meskipun itu sama sekali tidak mengikat,” ujarnya.

Namun begitu, orang nomor dua di salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mempercayakan pilihan terbaik pemimpin korps Bhayangkara tersebut kepada Presiden.

“Mangga Pak Presiden, angkat Kapolri yang terbaik agar keamanan membaik,” ucapnya.

Perlu diketahui, bahwa dari lima nama calon Kapolri yang direkomendasikan oleh Kompolnas, Presiden Joko Widodo telah melabuhkan pilihannya kepada Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Kapolri oleh Presiden ditandai dengan telah dikirimkannya surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk dilakukan fit and propertest.

Perwira tinggi polisi berpangkat bintang tiga itu saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Selain disebut-sebut merupakan Jenderal Polisi yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden, Komjen Pol Listyo ternyata memiliki karir yang cukup baik. [RED]


Pos terkait