Islam Ajarkan Bernegara, Tapi Tidak Dikte Bentuk Negara

  • Whatsapp
mahfud md di masjid istiqlal
Menko Polhukam, Mahfud MD saat menjadi khotib Sholat Jumat di Masjid Istqilal Jakarta pada hari Jumat 29 Januari 2021.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa adanya negara merupakan sebuah sunnatullah, dan bernegara adalah keniscayaan bagi setiap insan.

Oleh sebab itu, tidak mungkin ada orang yang bisa menolak untuk hidup di dalam sebuah negara. Bahkan Islam sendiri mengajarkan sebuah konsep bernegara.

Bacaan Lainnya

“Jadi ajaran bernegara di dalam Islam itu jelas ada,” kata Mahfud MD saat menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021).

Walaupun begitu, ia menyampaikan bahwa Islam tidak mendikte terhadap sebuah bentuk negara yang dijalankan oleh manusia khususnya para pemeluknya.

“Tetapi Islam sendiri, jika merujuk pada Alquran dan Sunnah Nabi, tidak menentukan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu yang dianut,” jelasnya.

Tegakkan keadilan

Menteri Pertahana era Presiden almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan bahwa yang terpenting dalam negara itu ada apapun sepanjang berpijak pada upaya membangun kemaslahatan bagi rakyatnya, terlepas dari sistem apa yang digunakan.

Kemudian dalam ajaran Islam, pemerintahannya pun harus dipimpin secara berkeadilan, berdasar kejujuran, berwawasan lingkungan dan menghormati hak asasi manusia demi membangun kemaslahatan umum tersebut.

Oleh karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk saling menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara yang telah disepakati bersama. Tentunya dalam rangka menjaga keadilan demi kebaikan bersama.

“Kita perlu menjaga kedaulatan negara. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa ditempuh melalui pintu-pintu sub-sistem kemasyarakatan, salah satu diantaranya adalah penegakan hukum,” serunya.

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa ada empat hal keadilan yang harus diberikan kepada rakyat, diantaranya adalah memberikan kepada semua orang atas hak-hak mereka, tegakkan aturan, memberikan perlakuan secara sama atau tidak diskriminasi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Poin-poin itu dirasa penting diwujudkan, karena menurut Mahfud, jika hukum tidak ditegakkan maka kedaulatan negara bisa terganggu.

“Jika hukum tidak ditegakkan maka kedaulatan negara bisa terganggu karena dari tidak tegaknya hukum itu bisa muncul public distrust atau ketidakpercayaan rakyat, disobedience atau perlawanan dan pada akhirnya disintegrasi,” tuturnya.

“Jika disintegrasi terjadi maka kedaulatan negara bisa runtuh,” sambung Mahfud.

Terakhir, Mahfud menegaskan kembali sekaligus mengingatkan kepada semua pihak agar benar-benar menegakkan keadilan yang hakiki.

“Oleh karena itu menjadi sangat penting kita menegakkan hukum yang berkeadilan dalam hidup bernegara demi kelangsungan negara itu sendiri,” pungkasnya. []


Pos terkait