Kasus FPI Sulit Dibawa ke ICC, Ini Alasannya

  • Whatsapp
ID R 4
Muhammad Isnur.

Inisiatifnews.com – Kasus meninggalnya 6 orang laskar khusus FPI pada tanggal 7 Desember 2020 tengah menjadi perdebatan hangat di beberapa kalangan, salah satunya adalah mungkin atau tidaknya kasus tersebut dibawa ke International Crime Court (ICC).

Menurut pendapat Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dibawanya kasus tersebut ke pengadilan internasional saat ini cukup sulit direspon sesuai dengan harapan.

Bacaan Lainnya

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, yakni tentang belum diratifikasinya statuta roma oleh Indonesia.

“Indonesia blm meratifikasi statuta roma. Kalau mau gunakan mekanisme ini akan sulit,” kata Isnur dalam diskusi online yang digelar oleh Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), Senin (8/2/2021).

Kemudian tentang status penanganan hukum di Indonesia. ICC hanya bisa ikut campur dalam penanganan hukum ketika ada kendala yang membuat proses peradilan di Indonesia tidak bisa melanjutkannya.

“Ada dugaan unable, dimana Indonesia tidak bisa melakukan penuntutan. Atau unwilling maksudnya Indonesia tidak mau melakukan penuntutan dan penegakan hukumnya. Kalau di dalam negeri masih ada unsur dan mekanisme hukum yang bisa dilalui, maka ICC tidak bisa turun tangan,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat hukum tata negara Erfandi. Ia menyebutkan bahwa kasus kematian 6 anak buah Habib Rizieq Shihab di KM 50 jalan tol Jakarta – Cikampek, Karawang Barat itu tidak bisa dibawa ke ICC. Karena proses hukumnya masih bisa dilakukan di dalam negeri.

“Kalau kasusnya belum pernah disidangkan di dalam negeri maka tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional,” kata Erfandi.

Jadi, Indonesia memiliki hak untuk melakukan peradilan terlebih dahulu terhadap sebuah kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM sebelum mahkamah internasional mengambil langkah hukum.

“Indonesia berhak mengadili kasus ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional,” tandasnya.

Dosen fakultas hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) itu menegaskan, bahwa proses peradilan pidana internasional hanya bisa dilakukan terhadap negara yang meratifikasi statuta roma.

“Salah satu syarat mengadukan pelanggaran HAM ke Mahkamah Internasional adalah ketika negara itu sudah melakukan ratifikasi terhadap statuta roma,” paparnya.

Perlu diketahui, bahwa saat ini mekanisme hukum terhadap kasus kematian 6 orang laskar khusus FPI masih akan diproses oleh hukum di Indonesia. Hal ini pasca diberikannya laporan hasil investigasi independen dan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Presiden Jokowi agar ditindaklanjuti oleh negara melalui instrumen hukumnya, yakni Kepolisian.

Laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM itu diterima langsung oleh Presiden pada hari Kamis 14 Januari 2021 didampingi langsung oleh Menko Polhukam Prof Mohammad Mahfud MD. [NOE]


Pos terkait