P3S Desak Pemerintah Jujur soal Kepentingan di Balik e-Serifikat Tanah

  • Whatsapp
jerry massie
direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyarankan agar sebuah kebijakan itu benar-benar dikaji secara komprehensif sebelum diundangkan dan diimplementasikan.

“Kebijakan yang paling efektif adalah kita harus analisis dan kaji dulu, kalau perlu ada jejak pendapat apakah setuju atau tidak (kebijakan ini dibuat),” kata Jerry dalam diskusi online dengan tema “Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?”, Kamis (11/2/2021).

Bacaan Lainnya

Ia tak ingin justru dengan adanya regulasi di dalam Permen ATR BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menimbulkan polemik yang lebih meruncing.

“Yang penting jangan sampai tanah-tanah ini kepemilikan sahnya bermasalah,” imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya selama ini, ada persoalan yang juga tidak asing lagi di telinga masyarakat, yakni adanya sertifikat ganda di masyarakat. Dengan adanya sistem pencatatan yang sangat ketat seperti sebelumnya saja, kejadian semacam itu bisa muncul, bagaimana jika sertifikasi tanah dilakukan secara elektronik.

Bahkan menurutnya, tidak ada jaminan yang pasti dari pemerintah terhadap persoalan yang sejenis muncul kembali.

“Karena yang terjadi ada dua atau lebih sertifikat yang sama dan sama-sama dinyatakan asli. Makanya Kementerian Agraria lebih baik berantas saja bandit-bandit yang ada. Ngapain ada e-sertifikat itu,” tegasnya.

Apalagi di dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, kekhawatiran akan keamanan data menjadi sesuatu yang sangat krusial.

“Kalau sudah diserang hacker habis itu. Bahkan misalnya saya hacker bisa saya hapus nama pemilik tanah tertentu, kemudian ada potensi pemblokiran,” tandasnya.

Ia menitik beratkan, apa urgensinya sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan e-Sertifikat tanah ini. Analis kebijakan publik ini juga berharap pemerintah jujur motif di balik kebijakan tersebut.

“Makanya kita penting adanya transparansi, ini apakah kepentingan publik, kepentingan pemerintahan, kepentingan atau kepentingan personal,” tutupnya. [RED]

Pos terkait