Mahfud MD : Pertanyaan Pak JK Ekspresi Dilema Kita

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memberikan respon terhadap pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa melakukan kritikan tanpa ditangkap oleh aparat kepolisian.

Menurut Mahfud, apa yang diutarakan Jusuf Kalla (JK) yang dikutip oleh beberapa media dewasa ini hanyalah pertanyaan yang biasa saja, tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi ditafsirkan macam-macam.

Bacaan Lainnya

“Pertanyaan Pak JK tentang “Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi” harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu,” kata Mahfud, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, jika ada persoalan sosial yang pada akhirnya membuat beberapa kalangan tidak sepakat dan membawanya ke jalur hukum, adalah sesuatu yang biasa, bahkan saat JK masih menjabat sebagai wakil Presiden pun, hal-hal semacam itu juga terjadi.

“Saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengritik sering ada yang melaporkan ke pilisi dan polisi wajib merespon,” ujarnya.

Bagi Mahfud MD, pemerintah berprasangka baik bahwa apa yang diutarakan JK bukanlah sebuah tudingan bahwa di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin, polisi selalu memanggil mereka yang melakukan kritikan kepada pemerintah.

“Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi,” jelasnya.

Kemudian, Mahfud memberikan contoh kasus, di mana saat Presiden Joko Widodo berkolaborasi dengan JK menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum juga berjalan seperti saat ini. Ketika ada kelompok atau individu yang melakukan pelanggaran hukum, akan diproses.

“Faktanya sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Saracen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan (yang diproses hukum),” paparnya.

Ditambah lagi, bahwa di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin, pihak Jusuf Kalla juga melakukan pelaporan terhadap beberapa orang yang dianggap melontarkan narasi yang tidak sesuai. Ia menyebut nama Ferdinand Hutahaean dan Rusli Kamri.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK,” kata Mahfud.

Jadi, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Seseorang boleh melaporkan sesuatu kepada institusi penegak hukum terhadap sesuatu perkara yang dianggap melanggar hukum dan konstitusi. Begitu juga seseorang bisa dilaporkan karena dugaan tindakan pelanggaran hukum tersebut.

Dan persoalan itu pun kata Mahfud, adalah sebuah dilematika di negara demokrasi. Dan dianggap JK tengah menyampaikan dilema itu kepada publik, bahwa adanya lapor-melapor adalah proses hukum yang wajar saja.

“Laporan-laporan ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” tandasnya.

Pos terkait