Perpres RAN PE Bagus, Asal Dijalankan Dengan Baik

  • Whatsapp
CICRS 0
Webinar yang digelar oleh The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICRS) dengan tema "Intoleransi dan Ekstremisme di Media Sosial" pada hari Minggu 14 Februari 2021.

Inisiatifnews.com – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Perpres RAN PE tersebut ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2021 karena didasari oleh semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, yang telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Bacaan Lainnya

Merespon itu, mantan praktisi terorisme dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), Nasir Abbas menilai, bahwa produk hukum yang diterbitkan pemerintah sangat baik. Hanya saja realisasinya perlu diterapkan dengan baik.

“Perpres RAN PE itu bagus sekali, tapi tinggal kita terapkan saja, bagaimana menerapkan secara nasional dari pemerintah pusat sampai ke tingkat RT/RW,” kata Nasir Abbas dalam webinar yang digelar oleh The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICRS) dengan tema “Intoleransi dan Ekstremisme di Media Sosial”, Minggu (14/2/2021).

Hanya saja, penerapan dan sosialisasi tersebut perlu ada konsistensi dan ketegasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Percuma kita sosialisasi ke tingkat paling bawah, tapi maaf kalau sampai ada pejabat dan pegawai pemerintah ada terindikasi ikut terlibat gerakan ekstremisme jangan dibiarkan, mereka ya dilucuti dan dipecat-pecati. Jadi harus ada ketegasan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dan militer, Arya Wishnuardi berharap ada sinergitas dan koordinasi yang berkesinambungan antar semua pihak yang berperan, baik lembaga pemerintah dan masyarakat secara umum.

“Dalam penanganan intoleransi, radikalisme dan esktremisme, perlu ada kerjasama dari semua pemangku kepentingan. Dan harus disampaikan pesannya bahwa ini adalah permasalahan nasional dan kita semua,” kata Arya.

Oleh karena itu, pemerintah maupun BNPT sebagai pemegang tongkat komando bisa mengeluarkan nomor darurat khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan.

“Di kasus terorisme diharapkan ada satu nomor darurat yang dipakai yang koneknya langsung ke satgas atau BNPT,” tambahnya.

Credible Voice

Kemudian, pakar terorisme, Noor Huda Ismail memberikan saran, bahwa dalam upaya deradikalisasi dan kontra narasi yang akan dilakukan, agar lebih mengedepankan narasumber yang kredibel.

“Bagaimana kita lawan narasi online, kita tutup saja aksesnya, itu betul. Tapi bagi saya, kita buat credible voice, mereka yang pernah terlibat dan dlm penjaringan melalui online atau offline untuk kita jadikan corong penyadaran,” kata Noor Huda.

Pria yang juga pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian itu sangat mengapresiasi dengan baik lahirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Ia harap tekat pemerintah dalam melakukan deradikalisasi dan pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia bisa dilakukan dengan baik.

“Saya sangat senang banget ada niat dari pemerintah yang dibuktikan dengan legal formal,” ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Syafiq Alielha (Savic Ali). Yang mana di dalam melakukan kontra narasi, perlu ada penguatan argumen yang lebih baik sehingga tidak mudah terpatahkan oleh mereka. Begitu juga ketika menunjuk orang-orang yang akan menjadi influencer dalam konteks kontra narasi tersebut.

“Kita bisa mengedukasi orang kalau argumentasi kita clear dan kuat. Itu baru kita bisa jadi credible voice. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Misalnya, Harun Yahya di Turki yg dulu narasinya dibaca orang bangat tapi belakang ditangkap, itu jadi kepercayaan orang rontok semua,” papar Savic.

Perlu aktivitas kontra narasi yang masif

Masih di dalam kesempatan yang sama, Direktur Penindakan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol (purn) Hamli mengatakan, bahwa nyaris semua platform media yang ada di Internet sudah menjadi ladang pertempuran bagi kelompok intoleran, radikal dan ekstremisme hingga terorisme.

Maka dari itu, dengan adanya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE tersebut, diharapkan ada keterlibatan semua stakeholder yang ada untuk melakukan kerja-kerja besar demi merawat keutuhan bangsa dan negara ini.

“Ibarat sungai, kalau ada racun maka perlu ada air bersih dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi kan tidak bisa serta merta begitu, perlu ada pelibatan masyarakat yang memiliki skill dan pengetahuan masuk ke sana sehingga air bersih yang bisa dialirkan sehingga bisa menghilangkan racun lebih banyak,” tutur Hamli.

Dan kepada seluruh lembaga yang bergerak di sektor ini, ia harapkan ada sinergitas dan koordinasi sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik, tentunya kerja-kerja itu dipandu oleh BNPT sebagai institusi yang menjadi sekretariat bersama itu.

“Lalu dirijennya siapa, tentu BNPT. Penegakan hukum itu ranahnya Kepolisian, tapi ranah pencegahan itu semua bisa melakukan,” jelasnya.

Terakhir, Hamli juga meminta kepada semua pihak yang melakukan upaya deradikalisasi dan pencegahan agar tidak terpaku pada ranah digital saja. Karena ruang gerak di wilayah offline juga perlu dikerjakan dengan baik.

“Perempuan lebih tinggi terpapar, perhatikan ibu-ibu yang nganterin anak-anaknya itu yang terkena di kumpulan ibu-ibunya, ini ada di offline-nya. Karena finishingnya tetap di offline walaupun ada penangkapan kasus terorisme melalui jaringan online,” tandasnya. [NOE]

Pos terkait