Jika Nurdin Abdullah Jadi Tersangka, IPI Harap KPK Kejar Juga Sindikatnya

  • Whatsapp
karyono wibowo
Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.

Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merasa kaget dengan ditangapnya¬†Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).’

Bagi Karyono, tindak pidana korupsi adalah bagian dari perilaku negatif pejabat publik dalam melakukan upaya pembangunan daerah maupun nasional.

Bacaan Lainnya

“Korupsi dapat menghambat laju pembangunan. Karenanya, penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta jajarannya yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi oleh KPK patut diapresiasi,” kata Karyono dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Jika nantinya Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik, maka KPK harus benar-benar memiliki bukti kuat. Apalagi di dalam track record yang dikenal publik, mantan Bupati Bantaeng itu pernah mendapatkan anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 silam.

“Tapi tentu saja KPK harus memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Nurdin Abdullah,” jelasnya.

Di sisi lain, Karyono juga menyayangkan kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan itu. Jika benar Nurdin Abdullah terbukti bersalah, maka ini menjadi catatan kelam bagi iklim politik di tanah air.

“Jika Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka maka menambah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Berdasarkan catatan KPK per Agustus 2020 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak pilkada langsung 2005,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa Nurdin Abdullah terjaring dalam OTT KPK pada hari Jumat (26/2) malam bersama dengan lima orang lainnya. Usai terjaring dalam giat operasi tangkap tangan itu, keenamnya langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih intensif di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Rencananya, Nurdin Abdullah dam lima orang lainnya akan ditetapkan status mereka oleh KPK.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan tugasnya secara profesional.

“Kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Fikri. []

Pos terkait