Ada Dualisme Kepemimpinan Partai, Menkumham Tak Boleh Ujug-ujug Sahkan

  • Whatsapp
jimly
Jimly Asshiddiqie. [foto : istimewa]

Inisiatifnews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan, bahwa konflik kepengurusan dualisme kepemimpinan partai politik tidak bisa serta-merta bisa diakui dan diputuskan oleh Menteri terkait, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebelum ada kejelasan hukum.

Dasar hukumnya ada di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentng Partai Politik. Dalam pasal itu menyebutkan, bahwa ;

Bacaan Lainnya

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

Statemen hukum ini juga termuat di dalam UU pembaharuannya yakni UU Nomor 2 Tahun 2011. Di dalam UU tersebut, tepatnya di Pasal 32 juncto Pasal 33 menyebutkan bahwa ;

Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal  Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang  dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal  perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori  kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

“Artinya, jangan ada yang menyatakan keputusan Menteri untuk mengesahkan, bisa saja dijadikan perkara di PTUN,” kata Jimly, Senin (8/3/2021).

Dijelaskan lagi oleh Jimly, bahwa persoalan ini merupakan hukum administrasi yang sudah sangat gamblang memberikan landasan hukum untuk mengatasi perselisihan yang ada di dalam internal partai politik.

“Ini prosedur umum dalam hukum administrasi, tapi khusus pengesahan parpol sudah tegas diatur sebagai lex specialis di UU, bahwa Menteri tidak dapat mengesahkan sampai konflik terselesaikan dulu secara internal atau via Pengadilan Negara atau Mahkamah Agung (MA),” paparnya. [RED]

Pos terkait