Pemerintah Tanya ke TP3 Bukti Kuat Tewasnya 6 Laksar FPI Pelanggaran HAM Berat

  • Whatsapp
amien rais
Amien Rais.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima secara langsung perwakilan dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dipimpin oleh Amien Rais di Istana Negara Jakarta.

“7 orang tadi yang datang, Pak Amien Rais, Pak Abdullah Hehamahua, kemudian Pak Marwan Batubara, kemudian ada kiai Muhyiddin, dan yang tiga karena pakai masker kita ndak tahu satu persatu,” kata Mahfud, Selas (9/3/2021).

Bacaan Lainnya

Dari pertemuan yang berlangsung sekira 15 menit itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah sudah memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh rombongan TP3 tersebut.

Di mana kelompok yang dipimpin langsung oleh Abdullah Hehamahua itu meyakini bahwa ada unsur pelanggaran HAM berat di dalam peristiwa di KM 50 Jalan Tol Jakarta – Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari itu. Sehingga mereka meminta agar proses hukum yang diambil adalah di Pengadilan HAM.

“Mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke Pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat,” jelas Mahfud.

Pemerintah terbuka

Di dalam upaya pengungkapan fakta kasus tewasnya 6 orang laskar khusus FPI pengawal Habib Rizieq Shihab tersebut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka menerima masukan dari siapapun termasuk TP3.

“Pemerintah terbuka, kalau ada bukti pelanggaran HAM berat, mana sampaikan atau nanti disampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan,” tegas Mahfud.

Karena jika hanya berdasarkan keyakinan semata, sulit nantinya jika dilakukan konstruksi hukum di dalam persidangan. Karena dalam pembuktiannya, harus didasari oleh bukti-bukti autentik.

Jika TP3 atau elemen lain yang memiliki keyakinan serta bukti penunjang bahwa kasus tersebut adalah kategori pelanggaran HAM berat, Mahfud menyarankan agar bisa disampaikan kepada Komnas HAM jika tidak percaya dengan Kepolisian atau Kejaksaan.

“Kita minta TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan, sampaikan melalui Komnas HAM kalau ragu pada Polisi dan Kejaksaan,” tuturnya.

Namun sejauh ini, apa yang diyakini oleh pemerintah terkait dengan kasus tewasnya 6 laskar FPI adalah berdasarkan pada laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM.

“Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi dan sudah sepenuhnya disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik. Bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Tol Cikampek KM50 itu adalah pelanggaran HAM biasa,” papar Mahfud.

Kategori pelanggaran HAM berat

Dalam pengklasifikasian pelanggaran HAM berat, harus ada 3 (tiga) syarat mutlak yang dipenuhi. Yakni terstruktur, sistematif dan masif.

“Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya; pertama, dilakukan secara terstruktur, dilakukan oleh aparat secara resmi secara berjenjang. Struktur itu berjenjang, harus targetnya bunuh 6 orang, yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi sesuatu larinya ke sini,” jelas Mahfud.

“Kedua, sistematis. Juga jelas tahapan-tahapannya, perintah pengerjaannya. Ketiga, masif. Menimbulkan korban yang
meluas,” sambungnya.

Jika bukti-bukti yang bisa disampaikan oleh publik kepada aparat penegak hukum atau pemerintah dan memenuhi 3 unsur tersebut, maka pemerintah akan menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasar UU Nomor 26 Tahun 2000. Saya sampaikan begitu, kami menunggu, terbuka,” tegas Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tak ingin TP3 atau kelompok masyarakat lainnya hanya menggiring opini semata tanpa membawa bukti-bukti yang kuat untuk menunjang keyakinan dan perspektif mereka.

Apalagi sepanjang perjalanan kiprah TP3 tersebut, mereka sudah difasilitasi untuk melakukan audiensi dengan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pencarian fakta dalam kasus tersebut. Sayangnya, pemerintah tidak melihat bahwa TP3 juga membawa bukti pendukung untuk membantah jika peristiwa di KM 50 itu hanya pelanggaran HAM biasa.

“Saya katakan, TP3 sudah terima ke Komnas HAM diminta mana buktinya, secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis dan masif. Gak ada tuh. Ada di berita acaranya bahwa TP3 diterima hanya katakan yakin. Gak boleh kalau hanya yakin,” tutur Mahfud. [NOE]

Video lengkap konferensi pers Mahfud MD

Pos terkait