Berkaca Kasus Partai Demokrat, Siti Zuhro Ingatkan Parpol Perkuat Sistem Kaderisasi

  • Whatsapp
siti zuhro
Wakil Ketua Umum DN PIM, Prof R Siti Zuhro.

Inisiatifnews.com – Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro mengingatkan kepada seluruh partai politik di Indonesia untuk selalu mengedepankan sistem kaderisasi yang baik dalam menjalankan organisasi politik mereka.

“Kita sedang mendorong agar parpol melakukan kaderisasi dan promosi kader secara transparan untuk menduduki sistem,” kata Siti Zuhro dalam diskusi virtual yang digelar oleh Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Kamis (11/3/2021).

Bacaan Lainnya

Pola kaderisasi dan promosi kader yang jelas dan transparan ini bisa menjadi pendorong agar partai politik mampu melahirkan generasi pemimpin yang matang.

“Mulailah dipikirkan model kaderisasi atau promosi kader yang tepat,” tuturnya.

Selain mampu mencetak para pemimpin bangsa terbaik, sistem kaderisasi yang benar akan meminimalisir potensi munculnya pemilihan pemimpin yang bersifat aklamasi. Bahkan ia pun langsung menyebut Partai Demokrat yang saat ini tengah diterpa prahara dualisme kepemimpinan.

Terlepas apakah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang adalah sah dan konstitusional atau tidak, menurut hematnya, fenomena ini bisa dipicu karena adanya sentimen negatif dari individu atau kelompok yang tidak puas tentang munculnya calon tunggal sehingga menimbulkan aklamasi di dalam pemilihan Ketua Umum.

“Pasca kepemimpinan pak SBY, saat pak SBY lakukan estafet di mas AHY kelihatannya tidak ada gejolak di tahun 2020, aman dan aklamasi begitu saja dan tidak ada resistensi. Tapi ada api di dalam sekam,” tuturnya.

Pun demikian, sebagai kaum intelektual, wanita yang karib disapa Wiwik itu tetap menaruh keprihatinan tentang apa yang tengah di alami oleh kepengurusan Partai Demokrat.

“Kita tidak saksikan empati yang tinggi dari sesama parpol dengan apa yang sedang dialami Partai Demokrat. Justru yang speak out hanya akademisi, intelektual dan civil society karena merasa proses demokrasinya sedang diganggu,” pungkasnya. []

Pos terkait