Jangan Buat Pak Jokowi Su’ul Khatimah

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo.

Inisiatifnews.com – Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, Toto Izul Fatah mengaku sangat menyayangkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Menurutnya, agenda KLB tersebut menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi dan politik di tanah air.

Bacaan Lainnya

“Apa yang kita tonton di depan mata kita itu ada manuver politik secara demokrasi tidak sehat, kita anggap sudah melenceng dari etika moral politik,” kata Toto dalam diskusi yang digelar oleh DN PIM secara virtual, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, seharusnya Moeldoko tidak mengambil opsi bermanuver politik semacam itu. Apalagi saat itu bahkan sampai saat ini, mantan Panglima TNI itu masih memegang jabatan penting yakni sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Jabatan publik itu rentan sekali memunculkan stigma bahwa manuver yang dilakukan Moeldoko adalah representasi dari pemerintah pusat saat ini.

“Kenapa seorang Moeldoko mau buang-buang energi untuk urusi masalah yang tidak ada kaitannya dengan persoalan bangsa ini,” ujarnya.

Peran Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat ini bisa dianggap menjadi batu sandungan bagi Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Apalagi, tantangan berat bagi Presiden saat ini adalah bagaimana menanggulangi pandemi agar segera bisa teratasi.

Sangat disayangkan menurut Toto, jika kerja keras dan konsentrasi Presiden terganggu dengan munculnya ketidakpercayaan publik karena adanya persoalan Partai Demokrat yang melibatkan salah satu tangan kanannya di Istana.

“Jangan sampai ada public distrust yang akan ganggu pemerintahan pak Jokowi. Pak Jokowi sudah kerja keras urusi bangsa dan negara ini malah terganggu karena ada public distrust karena manuver-manuver yang dilakukan dan dinikmati oleh pihak-pihak tertentu,” tuturnya.

Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA‎, Toto Izul Fatah.

Menurut hemat Toto, saat ini yang paling penting bagi pemerintah pusat adalah bagaimana mematahkan perspektif publik bahwa Istana ada di balik kerja-kerja Moeldoko di agenda KLB Partai Demokrat yang digarap oleh Johni Allen Marbun itu.

“Saya kira tugas pak Moeldoko dan pemerintah bisa menjawab ini agar spekulasi liar ini tidak terjadi,” paparnya.

Pos terkait