Mahfud MD soal Jabatan Presiden, Konsisten Saja 2 Periode

  • Whatsapp
moh mahfud md
Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak sepakat adanya amandemen terhadap UUD 1945. Khususnya yang menyangkut tentang periode jabatan Presiden.

“Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lagi,” kata Mahfud MD, Senin (15/3/2021).

Bacaan Lainnya

Sikap Presiden Jokowi tersebut pernah diutarakan pula pada tanggal 2 Desember 2019 lalu.

Jika ada yang masih mewacanakan seseorang bisa menjabat Presiden lebih dari 2 (dua) periode, kemungkinan besar mereka sedang menjerumuskan Presiden ke hal yang negatif.

“Kalau ada yang mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka,” ujarnya.

Diterangkan oleh Mahfud, bahwa salah satu alasan penting, mengapa Indonesia dahulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998. Salah satunya adalah sikap protes pada masa jabatan Presiden yang tidak terbatas.

“Adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya. MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja,” paparnya.

Pun jika memang ada yang ingin melakukan perubahan pada UUD 1945 tersebut, tentu yang bisa melakukan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Kalau mau mengubah lagi, itu urusan MPR, bukan wewenang Presiden,” sambungnya.

Namun demikian, pemerintah pusat sampai saat ini ingin tetap konsisten saja dengan aturan UUD 1945 yang saat ini berjalan, yakni 2 periode saja.

“Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 periode,” pungkasnya. [RED]

Pos terkait