LBH Minta Dibentuk Subdit Khusus Ketenagakerjaan di Tubuh Polri, Ini Alasannya

  • Whatsapp
photo6237820616367516784
Audiensi serikat buruh dan LBH Jakarta dengan Kantor Staf Presiden tentang peradilan ketenagakerjaan di Indonesia. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referendum memberikan catatan bahwa persoalan kasus perburuhan di Indonesia masih menjadi pekerjaan yang belum teratasi. Khususnya bagi para kaum buruh yang ingin mencari keadilan.

Kepada pihak Kantor Staf Presiden (KSP), Citra pun menyampaikan penilaiannya terhadap pentingnya keberadaan Sub Direktorat Khusus yang menangani kasus hukum perburuhan di institusi Polri. Karena selama ini, kasus perburuhan masih diatasi oleh direktorat yang tidak khusus terhadap kasus perburuhan, yakni di Subdit Sumber Daya Lingkungan Hidup (Sumdaling) di Ditreskrimum atau Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) di Bareskrim.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada Subdit Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian. Sehingga perkara pidana perburuhan masih ditangani oleh Subdit yang bersifat campuran yakni Subdit Sumdaling atau Tipidter,” kata Citra dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (18/3/2021).

Keberadaan Subdit Khusus Ketenagakerjaan ini dianggap sangat penting sebagai jawaban dari semangat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam merealisasikan program prioritas nasional.

“Isu Pidana Ketenagakerjaan termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan/Program Prioritas Nasional Tahun 2021 yang salah satunya memperkuat penegakan hukum nasional,” ujarnya.

Citra juga menyebut, bahwa selama ini kasus perburuhan masih kurang serius ditangani oleh aparat penegak hukum. Bahkan untuk penanganan hukumnya, kasus di sektor perburuhan hanya dijadikan bahan konsultasi, bukan penegakan hukum yang kurang adil.

“Desk Tenaga Kerja hanya menjadi ruang konseling/konsultasi hukum. Seringkali laporan buruh ditolak saat konsultasi berdasar alasan subyektif aparat, dan desk ini juga membebankan pencarian alat bukti kepada pelapor yang jelas menyalahi KUHAP,” paparnya.

Masih di dalam kesempatan yang sama, Citra juga menyebut bahwa banyaknya kasus di sektor ketenagakerjaan di Indonesia lambat ditangani adalah tidak tersedianya jumlah penyidik yang ada, serta rendahnya tingkat pengawasan.

“Jumlah penyidik di kepolisian tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani. Minimnya pengawasan Kepolisian untuk memastikan kerja professional dengan menjunjung hukum dan HAM. Terlebih, kewenangan lembaga pengawas kepolisian seperti Kompolnas masih terbatas dan tidak memiliki kewenangan penindakan yang tegas,” sambungnya.

Pun jika ada penyidiknya, ia juga menilai banyak dari penyidik yang tersedia kurang memahami substansi kasus.

“Kapasitas dan kompetensi aparat dalam menangani perkara pidana perburuhan masih rendah. Misal, tindakan aparat yang menjadikan Desk Tenaga Kerja sebagai mediator dalam penyelesaian kasus pidana perburuhan,” terang Citra.

“Pelanggaran disiplin dan etik aparat penegak hukum masih menjadi hambatan. Misal, lambannya penanganan perkara,” lanjutnya.

Di sisi lain, lemahnya penanganan perkara hukum di sektor perburuhan ini juga didasari karena kuatnya potensi serangan balik dari pihak pengusaha kepada buruh yang sedang menempuh jalur hukum, mulai dari ancaman pemidanaan balik hingga diputusnya lapangan kerja secara masif.

“Adanya ancaman serangan balik dari pengusaha kepada buruh yang melapor. Yang terjadi, buruh di-PHK dan diblacklist oleh asosiasi pengusaha setempat sehingga sulit mencari kerja lagi. Lalu adanya lapor balik oleh pengusaha untuk mengkriminalisasi buruh,” sebut Citra.

Terakhir, masih rendahnya angka akademisi di Indonesia yang fokus dan memahami secara luas kasus hukum perburuhan yang ada.

“Kajian akademis dan ahli pidana perburuhan sangat sedikit oleh karena rendahnya jumlah perkara pidana yang berhasil diperiksa hingga putusan,” sambungnya.

Oleh karena itulah, dalam kesempatan audiensi secara daring itu, Citra meminta agar KSP ikut mendorong dibentuknya direktorat khusus di Polri tersebut.

“Kantor Staf Presiden diharapkan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu dalam hal ini pidana khusus ketenagakerjaan, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 83 Tahun 2019,” pungkasnya.

Hadir di dalam audiensi tersebut, beberapa perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja juga ikut terlibat. Diantaranya adalah Ketua Hukum dan Advokasi KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Nelson Saragih dan juga Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian SERBUK Indonesia (Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia), Khamid Istakhori.

Menanggapi audiensi tersebut, tenaga ahli madya Deputi V KSP, Mufti Makarim menyampaikan akan melakukan kajian mendalam dengan tim internal sebelum melakukan langkah selanjutnya.

“Pertama, sesuai arahan Deputi V terkait langkah terdekat, kami akan mendalami hasil penelitian yang telah dipaparkan,” kata Mufti.

Bahkan di dalam audiensi, muncul informasi bahwa pihak serikat buruh sudah mencoba untuk beraudiensi dengan Mabes Polri agar dapat ditanggai segera. Namun secara teknis upaya itu masih gagal karena ada kendala tertentu. Dan Mufti pun menyebut jika pihaknya akan menindaklanjutinya juga.

“Kedua, terkait hambatan yang dihadapi dalam berkomunikasi dengan Mabes Polri, kami akan coba follow up lebih lanjut, untuk mendiskusikan wacana ini dengan pihak Mabes Polri, dimulai pada level As Ops (Asisten Kapolri Bidang Operasi) yang memiliki kewenangan pengendalian internal Polri,” pungkasnya. []

Pos terkait