Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Ikut Kekisruhan Partai Demokrat

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa ikut “cawe-cawe” di dalam kegaduhan yang terjadi di internal Partai Demokrat.

Jika pemerintah ikut mengintervensi di dalam kegaduhan dua kubu Partai Demokrat, yakni versi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, maka sama halnya pemerintah sedang merusak demokrasi yang sudah menjadi jalan sosial politik yang dianut Indonesia selama ini.

Bacaan Lainnya

“Soal Partai Demokrat, kalau kita masuk ke dalam ya kita mau merusak demokrasi,” kata Mahfud MD dalam keynote speech yang diutarakan di webinar MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021).

Sejauh ini, pemerintah hanya bisa berada di koridor luar, yakni menjaga persoalan kamtibmas dari hiruk-pikuk Partai Demokrat.

“Kita jaga kriminalitas dan keamanannya saja,” ujarnya.

Secara garis besar, Mahfud MD menerangkan bahwa kegaduhan Partai Demokrat sejatinya menjadi tugas internal partai tersebut untuk menuntaskan polemiknya.

Pemerintah hanya akan bergerak ketika ada kubu partai yang dianggap beberapa kalangan sebagai sempalan atau kelompok inkonstitusional mendaftarkan ke pemerintah, yakni melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Karena pemerintah pusat hanya melakukan kerja administratif dalam menyikapi kegaduhan partai berlambang bintang mersi itu.

“Taruhlah partai demokrat masak kita mau ikut campur lha wong situ yang mau ribut-ribut sendiri kok. Katanya sempalan, siapa yang bilang itu sempalan, kan belum didaftarkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jika pemerintah sampai masuk ke tengah-tengah polemik internal Partai Demokrat, maka pemerintah akan dianggap salah karena melakukan intervensi dan masuk ke zona yang salah.

“Bisa saja pemerintah masuk dan mengintervensi, tapi nanti kayak orde baru. Jadi pemerintah melanggar demokrasi,” tandasnya.

Terakhir, Mahfud MD menilai kekisruhan partai politik yang saat ini tengah dialami oleh Partai Demokrat menjadi catatan penting semua pihak untuk memperkuat demokrasi yang dinilai masih banyak kekurangan itu.

“Pembangunan demokrasi banyak menghadapi dilema, dimana mempertahankan demokrasi dengan tetap bisa menjaga integritas,” pungkasnya. [RED]

Pos terkait