Menko Polhukam: KPK Harus Aktif Dukung Sistem Penanganan Perkara Berbasis Teknologi

  • Whatsapp
IMG 20210304 WA0044
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

Sistem ini sudah dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan arahan pada Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4).

Bacaan Lainnya

“Keterlibatan KPK guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara.” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Selasa (13/4).

Menurut Mahfud, KPK perlu melihat bahwa SPPTI saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara.

Meski saat ini baru menangani tindak pidana umum, namun jaringan ini dirancang agar dapat menangani perkara korupsi, narkoba, kejatahan anak, dan lainnya.

“Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara. Sehingga juga supervisi KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang mensupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung,” kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengapresiasi peran KPK yang terus melakukan pencegahan. Bahkan turut memberikan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran.

“Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat UU yang harus dilakukan KPK. Saya terkesan tahun kemarin laporan tahunan KPK, yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi sebesar lebih dari Rp 570 trilun,” terang Mahfud. (INI)

Pos terkait