Tak Perlu Diperdebatkan, Agama dan Demokrasi Bisa Berjalan Beriringan

  • Whatsapp
MMD Initiative
Webinar dengan tema "Relasi Agama dan Demokrasi" yang digelar oleh MMD Initiative.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, bahwa agama, khususnya Islam, sejatinya sangat bisa menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi.

“Agama itu peraturan dan normanya, prinsipnya, datang vertikal, dari Tuhan. Pedoman hidup manusia. Wahyu Tuhan yang wajib diikuti sesuai keyakinan. Sementara demokrasi hanya model dan sistem di dalam bernegara. Normanya lahir secara horizontal,” kata Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam webinar Tadarus Demokrasi, Relasi Agama dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh MMD Initiative secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

Bacaan Lainnya

Meski berbeda sumbernya, agama bisa menerima sistem politik dan sistem bernegara jenis apapun. Baik demokrasi, kerajaan, monarki, otokrasi, teokrasi, dan sistem apapun saja. Sebab, prinsipnya, agama bersifat netral.

Urusan cara dan sistem hidup bernegara, prinsip organisasi pemerintahannya, kata Mahfud, diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama sesuai kesepakatan bersama.

“Islam tidak mengharuskan lembaga atau sistem politik tertentu. Agama tidak melarang monarki totaliter. Tidak diperintahkan, tapi diceritakan dalam kitab suci. Otokrasi ada yang jelek, ada Firaun dan Namrudz. Tapi ada Khalifah Umar bin Abdul Azis, Harun Ar Rasyid yang baik,” tambahnya.

Mahfud MD
Mahfud MD.

Apakah agama cocok dengan demokrasi? Mahfud menegaskan, keduanya sangat kompatibel. Di dalam demokrasi, lanjutnya, ada nilai toleransi yang mewajibkan manusia harus siap berbeda. Ada juga prinsip kesetaraan yang menyebut semua manusia kedudukannya sama. Juga ada nilai keadilan dan kejujuran.

Selain itu, Mahfud juga menyebut bahwa ada sekelompok masyarakat dan pemeluk agama tertentu di Indonesia yang menafikan demokrasi dengan menyebut bahwa sistem tersebut adalah toghut dan tidak sesuai dengan ajaran agamanya, pandangan semacam itu perlu dikoreksi.

Begitu juga kepada yang memilih sistem demokrasi. Mahfud tetap memberikan kritik kepada mereka bahwa berdemokrasi tidak boleh sembarangan. Ada kaidah-kaidah yang harus ditaati sehingga sistem yang dipilih dan disepakati Indonesia dalam mengelola bangsa dan negaranya tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

“Itu kan nilai agama. Yang salah dan perlu dikoreksi itu ada yang bilang demokrasi toghut. Tapi juga kita koreksi bagi yang memilih demokrasi bahwa demokrasi memang ada yang dipakai mencari keuntungan untuk kelompoknya sendiri, hal yang tidak benar dibuatkan hukum menjadi benar atas nama demokrasi. Kalau terjadi, artinya pemeluk agama gagal isi ruh demokrasi dengan nilai mulia keagamaan. Artinya, demokrasi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Juga bisa juga diselewengkan,” terangnya.

Ditegaskan Mahfud, apapun jenis sistem negara dan pemerintahannya, nilai dan tujuan yang diusung haruslah sama. Karena negara sejatinya mesti ditujukan untuk membangun keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan membangun akhlak.

“Yang penting nilai-nilai ini. Apakah Mamlakah, Sultanah, Imamah, Keamiran atau Emirat, silakan saja. Kalau Indonesia sudah memilih demokrasi, mistaqon gholidzon, maka isilah demokrasi dengan nilai kebajikan perilaku para pelakunya,” pungkas Mahfud yang kemudian membuka diskusi.

Hadir dalam webinar tersebut Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang juga dosen Monash University Australia, KH Nadirsyah Hosen. Hadir pula Abdul Gaffar Karim yang merupakan dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Aktivis Nahdlatul Ulama lainnya Abdul Aziz. Acara dimoderatori oleh Chaca Annisa yang merupakan seorang presenter sebuah televisi swasta.

Gus Nadir, sapaan akrab Nadirsyah Hosen menyatakan, bahwa agama dan demokrasi sebetulnya bisa berjalan beriringan. Sudah banyak penelitian menyatakan, peranan agama tidak hilang dari demokrasi. Terlebih di Indonesia.

“Indonesia memandang agama penting dalam kehidupan bernegara. Hanya saja pemahaman agama banyak modelnya, juga demokrasi, banyak ragamnya,” sebutnya.

Gus Nadir
Nadirsyah Hosen.

Dikatakannya, kombinasi yang tidak pas antara agama dan demokrasi akan melahirkan anomali. Agama akan mengubah demokrasi menjadi agamis, ataupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri menurut hemat Gus Nadir, masih terus mencari koordinat yang tepat.

“Indonesia tidak ingin mengubah NKRI menjadi negara Islam. Atau sebaliknya menjadi negara sekular. Dan Indonesia masih terus cari kombinasi yang tepat,” lanjut Ra’is Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU di Australia dan Selandia Baru ini.

Namun, sebagai catatan, demokrasi di tanah air punya persoalan internal. Pemilu serentak 2019 sangat melelahkan dan brutal. Bukan hanya membelah bangsa, tetapi antarkandidat bersaing tidak sehat dimana isu agama dipakai untuk kampanye. Selain itu, pemilu dan pilkada serentak di Indonesia banyak terjadi dinasti politik. Demokrasi demikian bukan hanya brutal tapi mahal.

“Kalau demokrasi malah menumbuhkan oligarki dan menjadikan agama sebagi isu utama setiap pemilihan, maka kehidupan demokrasi akan mengkhawatirkan,” ingatnya.

Sementara itu, Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim menyatakan, untuk kehidupan beragama dan demokrasi di Indonesia, yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi ilmiah bahwa agama kompatibel dengan demokrasi. Bahkan nilai-nilai yang ada di tingkat lokal baik adat dan agama tertentu juga sangat kompatibel dengan demokrasi.

Abdul gaffar karim
Abdul Gaffar Karim

Kedua, sebagai otokritik, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat berbasis agama harus mulai mengurangi syahwat berlebihan pada kekuasaan negara yang menyebabkan mereka tak berani melakukan kontrol pada negara dan pemerintah.

Maka tugas penting yang harus dilakukan khususnya para cendekiawan, ulama dan tokoh masyarakat lainnya adalah memberikan penguatan pemahaman yang baik kepada masyarakat di kalangan gress root agar tidak salah dalam memandang dan menyikapi apa itu agama dan apa itu demokrasi.

“Kita juga perlu perkuat pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat,” tandasnya. (INI)

Tonton ulang webinar MMD Initiative dengan judul “Relasi Agama dan Demokrasi”.

Pos terkait