Walau Berbeda, Demokrasi dan Agama Bisa Saling Mengisi

  • Whatsapp
Mahfud MD
Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD memberikan penjelasan bahwa sebenarnya antara agama dengan demokrasi bisa berjalan beriringan tanpa saling menegasikan.

“Apakah agama cocok dengan demokrasi. Ya, sangat compatible,” kata Mahfud MD dalam diskusi online bersama MMD Initiative dengan tema “Relasi Agama dan Demokrasi”, Sabtu (17/4/2021).

Bacaan Lainnya

Pada dasarnya, agama dan demokrasi adalah sesuatu yang berbeda. Nilai-nilai yang terkandung juga berasal dari sumber yang berbeda.

Jika agama, menurut Mahfud adalah sebuah wahyu yang sifatnya adalah absolut dari Tuhan. Tujuan utama adalah menjadikannya sebagai pedoman umat manusia untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan berinteraksi dengan sesama makhluk.

“Agama itu peraturan dan norma-normanya serta prinsipnya bersifat vertikal, datang dari atas. Itu wahyu Tuhan yang menjadi prinsip dan pedoman hidup dan bisa diterjemahkan oleh norma-norma baru oleh manusia, tapi agama itu wahyu Tuhan untui diikuti dan untuk kebaikan,” jelas Mahfud.

Sementara demokrasi, adalah sebuah aturan dan nilai untuk mengatur kehidupan secara dinamis dengan kesepakatan bersama antar individu dan kelompok. Karena berasal dari hasil permufakatan, maka sumber dari aturan ini bersifat horizontal.

“Demokrasi adalah salah satu model atau sistem atau prinsip dlm hidup bersama bernegara. Maka norma-normanya lahir secara bersama atau horizontal,” paparnya.

Walaupun berasal dari sumber yang berbeda, Mahfud menegaskan bahwa antara demokrasi dengan agama bisa saling mengisi dan bersinergi. Dengan tujuan bagaimana menghadirkan kebebasan, kesejahteraan, perlindungan dan keadilan.

Maka dalam demokrasi pun sejatinya ada nilai-nilai agama yang bisa dijalankan.

“Dalam demokrasi ada nilai-nilai toleransi, artinya kita harus siap berbeda dan siap menerima perbedaan. Prinsip kesetaraan itu di agama dan demokrasi juga ada, dimana semua orang punya kedudukan yang sama dan kebebasan untuk menentukan nasib dan jalan hidupnya sendiri,” tandasnya.

Jadi antara sistem pemerintahan atau sistem negara dengan keagamaan ada kesamaan dalam segi nilai yang terkandung, bahkan sekalipun sistem itu bukan demokrasi.

“Kalau sistemnya bukan demokrasi pun, tentu prinsipnya tetap sama, kalau jadi pemimpin ya harus jujur dan sebagainya,” papar Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud pun menggarisbawahi, bahwa tidak perlu lagi memperdebatkan antara agama dengan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Karena di dalam agama, umatnya tidak didekte untuk menggunakan sistem apa di dalam menjalankan hubungan kebangsaan dan kenegaraan.

“Agama tidak suruh kita pilih demokrasi, agama juga tidak melarang kita pilih otoritarian. Tapi agama menyuruh kita meletakkan nilai-nilai kebaikan dalam sistem apapun yang kita pilih,” pungkasnya.

Pos terkait