Karyono Wibowo Sebut Menteri Inisial M Masih Dibutuhkan Presiden

  • Whatsapp
Karyono IPI
Karyono Wibowo.

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memberikan analisanya terkait dengan munculnya asumsi beberapa kalangan tentang pejabat negara berinisial “M” yang disebut-sebut akan terdampak reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II.

Menurutnya, asumsi semacam itu masih cenderung bias. Pasalnya, banyak sekali nama-nama menteri Presiden Jokowi saat ini yang memiliki inisial “M”.

Bacaan Lainnya

“Jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, Muhammad Lutfi, dan Mahfud MD tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono,” kata Karyono, Senin (19/4/2021) malam.

Dan jika ditilik dari nama-nama tersebut, Karyono meyakini jika mereka masih sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Justru saya memprediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju,” ujarnya.

Namun begitu, ada beberapa menteri yang memiliki inisial “M” yang berpotensi terkena dampak reshuffle. Pun demikian, reshuffle tidak langsung membuat mereka terdepak dari jajaran poros Istana.

“Untuk Muhammad Lutfi dan Muhadjir Effendi kemungkinannya peluangnya fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain,” tandasnya.

Wacana reshuffle ini disebut Karyono senter terdengar usai pemerintah pusat bersama legislatif menyepakati nomenklatur baru. Dimana adanya penggabungan antara Kementerian Riset-Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dibentuknya Kementerian Investasi. Nomenklatur ini tertuang di dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang kini sudah disepakati oleh DPR RI.

Perubahan kabinet-kabinet baru ini dianggap Karyono cukup wajar di dalam dinamika politik pemerintahan. Walaupun begitu, kebijakan ini pada akhirnya menuai asumsi liar dari beberapa kalangan.

“Ini tentu wajar dalam dinamika politik kontemporer. Langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet,” paparnya. [NOE]

Pos terkait