Hendardi Kritik Jokowi Cap KKB Papua Sebagai Teroris

  • Whatsapp
Hendardi
Ketua SETARA Institute, Hendardi.

Inisiatifnews.com – Ketua SETARA Institute, Hendardi memberikan kritikan kepada pemerintah pusat yang memberikan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Kebijakan pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua dan ekspresi sikap putus asa pemerintah,” kata Hendardi, Kamis (29/4/2021).

Bacaan Lainnya

Ia malah menilai jika label teroris yang disematkan pemerintah kepada kelompok yang telah membunuh banyak aparat keamanan Indonesia dan mengganggu masyarakat sipil Papua tersebut malah semakin memperuncing masalah.

“Selain kontraproduktif, (label teroris) mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius,” ujarnya.

Operasi penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok separatis selama ini dianggap Hendardi karena lemahnya kinerja aparat keamanan Indonesia. Serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua dalam mengamini kegiatan penanggulangan kelompok tersebut.

“Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat,” terangnya.

Selain itu, aktivis HAM ini menilai bahwa label KKB hingga teroris terhadap kelompok bersenjata ini pun akan membuat psikologis mereka terganggu, dampaknya adalah tertutupnya ruang dialog antar kedua belah pihak.

“Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan,” tuturnya.

Jika memang pemerintah ingin menghentikan tindakan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua itu, Hendardi menyarankan agar pemerintah membuka kesempatan dialog juga kepada mereka.

“Pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati,” tandasnya.

“Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait