Begini Respons Mahfud MD atas Berita yang Menulis Keliru Pernyataannya

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Mahfud MD pada acara silaturahmi dengan jajaran Forkopimda dan Tokoh Lintas Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (17/3). Foto: Humas Kemenko Polhukam

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan pemberitaan yang menyimpulkan salah terhadap pernyataannya. Mahfud disebut dalam media online mengatakan, ia memaklumi praktik korupsi demi kemajuan. Selain itu, Mahfud disebutkan dalam sebuah berita daring Tempo.co, meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke pemerintah yang koruptif.

Lantaran judul dengan kesimpulan yang salah itu, sejumlah media online lainnya dan percakapan di media sosial menggoreng isu ini. Berita ini diviralkan di berbagai platform media sosial.

Bacaan Lainnya

Sahabat lamanya semasa di kabinet, Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Muhammad A.S Hikam bahkan sampai mempercayai pernyataan tersebut keluar dari Mahfud MD dan menganggap selenco (tidak klop -red).

Mahfud pun menegaskan, media tersebut mengambil kesimpulan yang salah atas pernyataan yang dilontarkan saat menjadi keynote speaker dalam talkshow Tadarus Demokrasi II bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang diselenggarakan Lembaga MMD Initiative di Jakarta, Sabtu (1/5) lalu.

“Pak Hikam percaya saya bilang begitu? Saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong. Tak ada itu,” kata Mahfud meluruskan berita negatif atas pernyataannya yang dipelintir.

Mahfud mengungkapkan, saat ia berbicara tentang materi yang diberitakan itu, banyak ahli dan peserta yang menyaksikannya.

“Saya berbicara itu didengar oleh Saiful Mujani, Halim Alamsyah, dan Faisal Basri yang bergabung kemudian sebagai narsum webinar. Juga didengar oleh ratusan peserta webinar. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodoh kalau saya bilang begitu,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kembali menerangkan apa yang dia utarakan saat webinar. Kata Mahfud, di negara kita, korupsi sudah meluas ke berbagai lini. Ada yang bilang itu karena demokrasi kita kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi.

“Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa,” papar Mahfud

Tapi, Mahfud mengajak publik tak perlu terlalu kecewa. Jangan putus asa, bangsa ini harus terus berjuang, melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi. Alasannya, karena negara kita merdeka, maka negara mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu. Tahun 1966 saat Bung Karno turun, angka kemiskinan tersisa 54 persen dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99 persen.

Saat Soeharto jatuh tahun 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen. Pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY (1998-2014) jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9 persen. Pada akhir pemerintahan Jokowi I (2019) turun lagi tinggal 9,1 persen dan tahun 2020 naik krn ada pandemi covid-19 menjadi 9,7 persen, seperti yang terjadi di seluruh dunia.

“Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi. Itu pernyataan saya,” tegas Mahfud.

Jadi, lanjut Mahfud, dua statement tersebut berbicara dua hal yang berbeda, yang tak punya hubungan kausalitas. Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi.

Kedua, karena negara kita merdeka, maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi, berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi.

“Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana selenco-nya,” pungkasnya.

Pos terkait