Ada Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Stanislaus Riyanta : Wajar!

  • Whatsapp
KPK
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi), Stanislaus Riyanta menilai bahwa adanya beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sesuatu yang sangat wajar.

“Seleksi atau tes, apalagi untuk menjadi ASN adalah hal yang wajar bahkan wajib,” kata Stanislaus kepada Inisiatifnews.com, Sabtu (8/5/2021).

Bacaan Lainnya

Tidak ada yang perlu dicurigai berlebihan apalagi sampai membuat konspirasi liar terhadap seleksi tersebut. Hal ini dilihat dari jumlah pegawai KPK yang tidak lolos hanya sedikit saja.

“Hasilnya sekitar 6% yang tidak lolos. Namanya sebuat tes tentu ada yang hasilnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Hal ini berbeda apabila ternyata mayoritas tidak memenuhi syarat dalam TWK. Publik sangat perlu meragukan keabsahan dari seleksi ASN di internal lembaga antirasuah itu.

“Yang tidak wajar adalah jika lebih banyak yang tidak memenuhi syarat. Bisa jadi instrument tesnya yang kurang tepat,” tandasnya.

Apalagi kata Stanislaus, jika menilik dari penjelasan KPK bahwa TWK menggunakan multi metode dan multi asesor (tertulis dan wawancara) diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan kerjasama Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad).

Ini sekaligus menampik asumsi beberapa kalangan yang berkembang, bahwa seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut untuk menyingkirkan beberapa orang tertentu.

“Lembaga yang menyelenggarakan TWK tersebut sudah teruji untuk melakukan test atau seleksi. Tidak perlu lagi meragukan hasil TWK calon ASN KPK, tidak perlu menjadi perdebatan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN memasuki babak baru. Pengalihan status tersebug merupakan sebuah amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Dalam pelaksaannnya KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai dengan hasil sebanyak 75 orang pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 2 orang tidak hadir pada tahap wawancara. [NOE]

Pos terkait