Usai Nonaktifkan 75 Pegawainya, KPK Ditantang Tetap Tajam Sikat Koruptor

  • Whatsapp
dedek prayudi
Juru bicara PSI, Dedek "Uki" Prayudi.

Inisiatifnews.com – Pro dan kontra terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) masih terus bergulir, apalagi pasca 73 pegawai KPK dinonaktifkan dari pekerjaannya di lembaga antirasuah itu.

Namun bagi Dedek Prayudi, persoalan pro dan kontra sudah tidak perlu menjadi isu serius, karena keduanya sudah memiliki narasi dan sentimen tertentu, bukan lagi membahas tentang sisi substansialnya.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah malas berdebat soal TWK KPK, karena sentimen sudah menguasai narasi dimana-mana,” kata pria yang karib disapa Uki tersebut, Jumat (14/5) dini hari.

Demografer muda yang juga mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut, bahwa saat ini yang jauh lebih penting untuk dibahas bukan lagi pro dan kontra TWK yang membuat 73 pegawai dari total 1.586 orang tersingkir dari seleksi alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengawasan dan kontrol publik terhadap kinerja KPK agar lebih tajam lagi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Terlebih menurut hemat Uki, banyak sekali kontroversi dan kasus-kasus hukum yang mengarah kepada pelanggaran pidana korupsi masih tarik ulur di dalam lembaga yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri itu.

“Kini KPK memiliki tantangan besar yaitu membuktikan ketajamannya dalam memberantas korupsi setelah kontroversi yang baru saja dilalui,” tandasnya.

Saat ini 75 pegawai KPK sudah dinonaktifkan dari tugasnya, salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan. Penonaktifan mereka dari KPK berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani pada 7 Mei 2021 lalu.

Ada beberapa poin dalam SK itu, pertama menetapkan nama-nama pegawai dalam Lampiran Surat Keputusan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai menjadi ASN.

Kemudian, pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diperintahkan untuk menyerahkan tugas kepada atasannya secara langsung.

“Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” mengutip Diktum Kedua.

Pada Diktum ketiga menyatakan lampiran dalam keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Diktum keempat menjelaskan keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terbukti ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. []

Pos terkait