Urai Konflik Papua

Menko Polhukam: Selain Kesejahteraan, Pendekatan Hukum dan Keamanan Juga Ditempuh

  • Whatsapp
moh mahfud md
Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, bahwa pemerintah Indonesia akan menempuh berbagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan konflik di Papua.

Pertama adalah pendekatan kesejahteraan dan jalan damai yang sudah diambil sejak lama.

Bacaan Lainnya

“Jalan damai ini, menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik di Papua,” kata Mahfud MD saat konferensi pers terkait update perkembangan Papua dan Poso di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat yang disiarkan secara live, Rabu (19/5/2021).

Bukti pendekatan damai dan kesejahteraan yang ditempuh pemerintah Indonesia, kata Mahfud, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kebijakan penanganan Papua oleh pemerintah secara umum itu menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata itu. Bagaimana itu dituangkan dalam kebijakan pemerintahan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga akan ditambah jumlahnya sebesar 0,25 persen dari yang tadinya 2 persen, menjadi 2,25 persen. Jika ditotal, jumlah itu lebih besar 17 kali lipat dari dana masyarakat luar Papua.

“Dana Otsus di Papua itu sebesar dua persen. Insya Allah tahun depan jadi 2,2 persen. Kira-kira kalau dirata-ratakan belanja untuk orang Papua sekira 17 kali lebih besar dengan rata-rata di luar Papua,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, penegak hukum juga akan menelusuri penyalahan dana negara. Menurut dia, selama ini ada yang beranggapan korupsi di Papua dibiarkan.

“Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN. Akan dilakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan melakukan pendekatan hukum dan keamanan. Para teroris yang melakukan tindak kekerasan kepada aparat dan warga akan terus diburu.

Mahfud menegaskan, pihak yang diburu hanyalah yang memang melakukan teror.

“Kita akan terus buru para teroris, bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama yang disebut,” tegasnya.

Seperti diketahui, eskalasi keamanan di Papua kembali meningkat. Dua prajurit TNI dari pasukan elite Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) gugur dalam tugas perburuan teroris Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (18/5). Pelaku penyerangan berjumlah sekitar 20 orang. Korban sempat melawan namun kalah jumlah. Senjata api jenis SS2 milik keduanya dirampas para pelaku. (INI)

Pos terkait