Penghina Palestina di TikTok Harus Ditindak Tegas

  • Whatsapp
Syaifullah Tamliha
Syaifullah Tamliha.

Inisiatifnews.com – Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menilai bahwa penghinaan terhadap Palestina adalah bentuk pelanggaran hukum.

Bagi siapapun yang melakukan penghinaan itu, maka ia telah melanggar ideologi bangsa Indonesia yang menginginkan anti penjajahan.

Bacaan Lainnya

“Penghinaan kepada Palestina seperti yang beredar di aplikasi Tiktok itu bertentangan dengan ideologi Indonesia yang anti penjajahan dan juga melanggar hukum,” kata Syaifullah dalam siaran resminya, Rabu (19/5/2021).

Ia menyayangkan adanya konten penghinaan terhadap Palestina di akun sosial media TikTok. Bahkan tak jarang ada kalangan remaja di Indonesia yang nekat membuat konten tersebut hanya dengan dalih ingin ikuti tren dan iseng belaka.

Untuk meminimalisirnya, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI tersebut meminta agar aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap mereka.

“Maka pemerintah harus melakukan penindakan terhadap pelanggaran konstitusi negara sesuai kewenangan UU yang diberikan, dalam hal ini UU ITE tanpa tebang pilih,” tuntutnya.

Anggota Fraksi PPP ini juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mengambil langkah tegas pula terhadap beredarnya konten penghinaan terhadap Palestina di platform sosial media.

“Kemenkominfo semestinya tidak melakukan pembiaran terhadap konten-konten yang menyimpang dari konstitusi agar masyarakat mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi dan ideologi,” tandasnya.

Di sisi lain, Syaifullah juga menilai bahwa pemahaman terhadap UUD 1945 menjadi penting ditanamkan di seluruh generasi muda bangsa Indonesia. Salah satunya adalah perlawanan terhadap perilaku penjajahan.

Baginya, ini adalah tugas penting pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan masyarakat Indonesia mampu terdidik dengan benar, baik dan tepat, sehingga tidak melakukan hal-hal yang justru berlawanan terhadap dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

“Guna menguatkan pemahaman terhadap UUD 1945 sekaligus memberikan kesadaran atas pentingnya berpihak kepada bangsa yang dijajah seperti Palestina, pemerintah berkewajiban untuk memastikan kembali bahwa pelajaran tentang Pancasila dan UUD NRI 1945 wajib dilakukan oleh setiap jenjang pendidikan,” tegasnya. [NOE]

Pos terkait