Yenny Wahid : Semua Bentuk Kekerasan di Papua Harus Dihentikan

  • Whatsapp
yenny wahid
Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid.

Inisiatifnews.com – Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada khususnya di wilayah Papua yang saat ini menjadi banyak perbincangan berbagai kalangan.

“Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjawab tiga hal besar yang menjadi persoalan di Papua,” kata Yenny dalam dialog interaktif dengan Lintas Generasi Papua secara virtual di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Rabu (2/6/2021).

Bacaan Lainnya

Tiga persoalan mendasar yang terjadi di Papua adalah perkara keadilan. Ia menyebut bahwa sepanjang pengetahuannya, persoalan keadilan menjadi sesuatu yang krusial dan dirasakan oleh banyak masyarakat asli Papua selama ini. Tiga persoalan itu adalah keadilan, pelanggaran ham dan identitas.

“Soal keadilan, masyarakat Papua sampai saat ini masih merasakan ketidakadilan di sana, terutama dalam persoalan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Diingatkan Yenny, mengatasi persoalan keadilan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengakuan bahwa persoalan tersebut memang ada.

“Sejak adanya reformasi, kita semua bangsa bertekat mengatasi berbagai persoalan. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan yang ada, tentu dengan mengakui adanya persoalan itu,” terangnya.

Dituturkan Yenny, bahwa kemanusiaan sebagai bagian dari narasi Pancasila harus diterapkan kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

“Yang paling penting ini sebagai warga negara adalah persoalan kemanusiaan, di manapun mereka maupun itu orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua dan lain-lain, mereka adalah bagian dari NKRI yang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, itulah kenapa ada Pancasila,” tuturnya.

Bahkan ia pun mengutip salah satu hasil penelitian dari Lowy Institute. Sebuah lembaga riset yang ada di Sydney Australia yang meneliti tentang persoalan di Papua, salah satunya tentang adanya unsur kekerasa yang ada di Indonesia bagian Timur itu.

Dikatakan Yenny, bahwa dari laporan Lowy Institute tersebut, ditemukan 3 (tiga) kategori untuk mendefinisikan kekerasan itu. Yakni, kekerasan dari aparat keamanan Republik Indonesia yang ada di Papua. Kemudian adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok masyarakat papua yang pro terhadap semangat memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka sendiri. Dan terakhir, kekerasan yang terjadi di antar masyarakat papua yang berhadapan dengan konflik antar suku.

“Ini harus kita akui maka kita bisa selesaikan semua, tentu kita akui dengan sikap objektifitas,” paparnya.

Tiga kategori kekerasan yang pernah dicatat oleh Lowy Institute tersebut, Yenny menekankan agar semua komponen bangsa Indonesia harus mampu menghentikannya.

“Makanya, rangkaian kekerasan ini harus diputus. Ini semua harus di-stop dan dihentikan, yang bisa hentikan ini ya kita semua, semua masyarakat papua dan masyarakat Indonesia harus bisa menghentikan,” tegasnya. “Kalau kita semua ini sebagai manusia, maka harus dan wajib menghentikan kekerasan. Semua harus bisa dan punya komitmen untuk menghentikan,” sambungnya.

Persoalan fundamental yang ada di Papua selanjutnya adalah identitas. Menurut Yenny, isu Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA) adalah isu yang paling sensitif dibanding isu-isu lain di Papua. Setiap daerah dinilainya memiliki sensitifitas isu yang bisa sangat menyinggung mereka. Sebagai contohnya, di Sumatera misalnya, isu yang paling krusial adalah agama.

“Ada kasus-kasus di mana ras itu jadi isu besar dan ini harus dipahami juga oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat papua isu ras itu paling sensitif, namun di antara masyarakat-masyarakat di provinsi lainnya belum tercipta sensitifitas seperti itu dan ini pembelajaran untuk kita semua,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali mampu memiliki pemahaman yang baik dalam menyikapi isu-isu sensitif di wilayah masing-masing, termasuk di Papua. Karena ini dianggap Yenny sebagai akar masalah yang harus dibenahi oleh semua pihak tanpa terkecuali.

“Kita sebagai bangsa yang heterogen dan berangkat dari etnis dan latar belakang yang ada harus pahami sensitifitas seperti ini. Kalau tidak, maka akan terjadi konflik antar suku dan etnis tertentu,” tutur Yenny.

Pendekatan Kesejahteraan

Untuk mengatasi persoalan di Papua, pendekatan yang dianggap paling tepat adalah faktor kesejahteraan. Bagaimana masyarakat Papua harus disadarkan bahwa menjadi bagian dari integral bangsa Indonesia adalah sebuah kebanggaan tersendiri, caranya adalah mereka merasa kebutuhannya tercukupi baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan sebagainya, kemudian keamanannya pun terjamin.

Hanya saja, untuk mencapai kesejahteraan itu, jalannya pun masih berlku. Pasalnya, persoalan di Papua sebenarnya sangat kompleks, bahkan indeks pembangunan manusia di Papua juga sangat rendah. Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua merupakan yang terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 60,84 poin. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun -0,66 persen dibandingkan tahun 2019.

“Memang kompleks sekali persoalan di Papua. Bukan rahasia kalau kerap terjadi kasus-kasus korupsi di Papua. Hasilnya, yang namanya indeks pembangunan manusia di Papua sangat rendah, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kematian ibu saat melahirkan sangat tinggi dan sebagainya,” terangnya.

Dan untuk mengurai benang kusut tersebut, harus ada komitmen bersama dan berkesinambungan dari seluruh stakeholder dan pemerintah di seluruh tingkatan untuk memperbaikinya.

“Makanya kita perlu transparansi khususnya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tuturnya. [NOE]

Pos terkait