Alutsista Kemenhan Rp1.760 Triliun, Jerry Massie : Sesuaikan Keuangan Negara

jerry massie
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. [foto : Inisiatifnews.com]

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Political and Policy Public Studies, Jerry Massie menyarankan agar negara tidak salah dalam pengelolaan keuangannya. Salah satunya adalah untuk menyikapi rencana pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.

Rencananya, Kemenhan akan menggunakan dana sebesar Rp 1.760 Triliun dalam merealisasikan peremajaan sistem persenjataan untuk kebutuhan pertahanan Republik Indonesia. Namun, budget sebesar itu dianggap Jerry tidak relevan di tengah kondisi pandemi COVID- seperti saat ini.

Bacaan Lainnya

“Mana budgeting atau anggaran yang perlu atau mendadak disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Bagi saya anggaran wajib disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Termasuk tingkat inflasi dan tingkat utang negara,” kata Jerry kepada wartawan, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Jerry, dengan anggaran sebesar itu, bisa jadi ada pembelian kapal selam dan jet tempur. Namun karena situasi ekonomi Indonesia sedang sulit apalagi ditambah dengan terpaan pandemi, ia pun menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperhatikan pula situasi ini.

“Tapi ingat stabilitas ekonomi Indonesia masih mandek atau belum normal. Jadi Menhan perlu memikirkan hal tersebut,” harapnya.

Jerry pun berharap besar agar DPR sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang legislasi bisa membuat keputusan tegas dan berani membatalkan rencana ini.

“Tetapi biayanya tidak sebesar itu. Sebab, ini berpotensi terjadi korupsi. Karena itu, DPR harus berani dan tegas menolak,” jelasnya.

Dia khawatir jika rencana penggunaan anggaran fantastis tersebut disetujui, justru citra negatif bisa dialami oleh DPR RI.

“Jika itu terjadi, ini akan memperburuk citra DPR sendiri. Harus diingat perlu ada persetujuan publik. Sebab, yang digunakan adalah uang rakyat juga,” paparnya.

Terakhir, ia pun berharap besar kepada Prabowo Subianto untuk tidak mengambil risiko besar ini.

“Menurut saya, Menhan tak perlu mengambil resiko yang fatal,” pungkasnya. []

Pos terkait