Sepakat dengan Mahfud, Faisal Basri Sebut Korupsi Menggila karena Demokrasi Merosot

  • Whatsapp
faisal basri
Faisal Basri.

Inisiatifnews.com – Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Batubara alias Fasial Basri mengamini apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD yang menyebut, bahwa korupsi di era saat ini lebih parah dibanding era orde baru.

Bahkan kata Faisal Basri, praktik tindak pidana korupsi saat ini semakin vulgar saja.

Bacaan Lainnya

“Sepakat, Pak. Lebih vulgar,” kata Faisal Basri, Sabtu (5/6/2021).

Ia juga menyebut bahwa korupsi saat dewasa ini semakin parah usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggapnya telah dilemahkan.

“Koruptor semakin berani karena KPK telah dilemahkan,” ujarnya.

Di sisi lain, maraknya praktik tindak pidana korupsi juga didasari oleh faktor lemahnya demokrasi di Indonesia saat ini.

“Korupsi menggila bukan hasil dari demokrasi. (Tapi) kemerosotan demokrasi beriringan dengan pemburukan indeks persepsi korupsi,” sambungnya.

Faisal Basri juga mengingatkan kepada Menko Mahfud MD, bahwa parahnya demokrasi saat ini karena tidak terjadinya check and balances atau penyeimbangan di dalam tata kelola negara.

“Pak Mahfud MD, demokrasi kita sungguh mengalami kemunduran, antara lain dalam hal checks and balances, budaya politik, dan pelemahan masyarakat sipil,” paparnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut bahwa praktik korupsi di era saat ini semakin menggila bahkan lebih parah dibanding era orde baru dulu. Bahkan praktiknya pun meluas nyaris di semua lini.

Hal ini diutarakan Mahfud MD di dalam dialog dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6).

“Korupsi sekarang semakin meluas. Lebih meluas dari zaman Orde Baru. Saya katakan, saya tidak akan meralat pernyataan itu. Kenyatannya saja, sekarang, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya. Tapi meluas,” kata Mahfud.

Parahnya praktik korupsi di era orde baru kata Mahfud sifatnya terpusat. Tidak bisa semua kalangan berani melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan DPR pun tidak ada yang berani melakukan tindakan jahat semacam itu, apalagi aparat penegak hukum seperti hakim dan sebagainya.

“Bapak ingat tidak dulu, tidak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim tidak berani korupsi, gubernur, pemda, bupati tidak berani,” tutur Mahfud. “(Tapi) dulu korupsinya terkoordinasi. Di dalam desertasi saya pada 1993 (mengungkap) pemerintah membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi dibuat organisasi,” sambungnya. []

Pos terkait