Bersama MRP, Mahfud MD Dialog soal Upaya Sejahterakan Papua

  • Whatsapp
mahfud md dan mrp
Menko Polhukam Mahfud MD bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di gedung Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat. [foto : Istimewa]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah melakukan dialog interaktif dengan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam dialog tersebut, mereka membahas tentang bagaimana upaya yang tepat dan konstruktif membangun Papua yang selama ini diimpikan oleh semua kalangan, khususnya warga Papua asli.

Bacaan Lainnya

“Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua,” kata Mahfud MD usai rapat dengan MRP, Jumat (11/6/2021).

Dari penjelasan yang telah disampaikan, Mahfud menyebut bahwa para pimpinan dan anggota MRP sangat memahami betul apa yang tengah digalakkan pemerintah saat ini untuk mengakomodir keinginan mereka.

“Mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” jelasnya.

Menteri Pertahanan RI era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan agar penyelesaian persoalan di Papua diutamakan melalui jalur dialog, bukan melalui pendekatan keamanan dan kekerasan.

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” katanya.

Mahfud juga mengemukakan, terkait proses penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata merupakan bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata tersebut.

Timotius Murib
Ketua MRP Timotius Murib. [foto : Istimewa]

MRP merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua.

Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan, kehadiran MRP di Gedung Kemenko Polhukam untuk mengomunikasikan berbagai hal mengenai tanah Papua. Hal ini menyikapi proses perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 yang sedang bergulir di DPR.

“Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua,” katanya. []

Pos terkait