KKP Resmi Tutup Keran Ekspor Benur Lobster

  • Whatsapp
Lobster
Lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Alhamdulilah, dari rangkaian Kunker di Timur Indonesia ini, saya mengumumkan sudah rampung dan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021,” kata Sakti Wahyu Trenggono dikutip dari unggahannya di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, Kamis (17/6/2021).

Bacaan Lainnya

Kepada publik, ia menegaskan bahwa Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tersebut telah resmi diberlakukan. Sehingga apapun aktivitas ekspor benur benih bening (benur) lobster dilarang oleh negara.

“Peraturan Menteri (Permen) ini sudah mendapat nomor Berita Negara, sehingga secara resmi bisa saya umumkan kehadirannya dimana salah satu isinya dengan tegas melarang Ekspor Benih Bening Lobster (BBL),” tegasnya.

Dijelaskan Wahyu, bahwa menyampaikan bahwa kebijakan larangan ekspor benur lobster ini merupakan janjinya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju tahun lalu.

“Permen ini adalah salah satu wujud dari janji saya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Desember 2020 lalu,” ujarnya.

Ditegaskan Wahyu, bahwa lobster dan benurnya adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola dengan benar dan tepat. Salah satunya adalah pembudidayaan di dalam negeri.

“Saat itu, saya sudah menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL,” terang Wahyu.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa saat ini tengah diupayakan penyusunan petunjuk teknis untuk mengimplementasikan Permen KP tersebut.

“Untuk memudahkan dalam implementasi aturan baru ini, @kkpgoid sedang menyusun petunjuk-petunjuk teknis yang saat ini dalam proses finalisasi,” paparnya.

Jika petunjuk teknis tersebut rampung digarap, maka akan dilakukan sosialisasi, pembinaan dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah Prov/Kab/Kota dan ke nelayan, untuk menyampaikan kejelasan regulasi/standar dalam pengelolaan BBL.

Hanya saja, ditegaskan Wahyu, kebijakan ini tidak bisa dijalankan ketika tidak ada peran aktif seluruh komponen masyarakat untuk mendukungnya.

“Saya mengharapkan melalui aturan baru ini, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru,” tegas Wahyu.

“Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya,” pungkasnya. [NOE/RED]

Pos terkait